NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Waketum DPP Gerindra, Arief Poyuono mengingatkan Joko Widodo (Jokowi) bahwa praktik korupsi selama ini telah menyebabkan kemiskinan melanda masyarakat Indonesia. Pasalnya, korupsi di Indonesia selama ini telah menyebabkan biaya ekonomi tinggi.
“Kalau Joko Widodo memang menginginkan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan mentalnya sudah direvolusi untuk melawan korupsi di Indonesia yang telah menyebabkan kemiskinan di mana-mana selama ini,” kata Poyuono, Jakarta, Selasa (17/9/2019).
Dia menuturkan, korupsi di Indonesia selama ini telah menyebabakan biaya ekonomi tinggi sehingga semua investasi di tanah air tidak bisa menghasilkan produk-produk yang bermutu dan bisa bersaing.
“Yang berakibat ekspor produk-produk industri Indonesia selalu lebih rendah nilainya dan jumlah dari impor di mana dikeluhkan Joko Widodo akibat neraca perdagangan selalu defisit,” katanya.
Selain itu, kata dia, akibat korupsi selama ini pemerintah selalu menyalahkan komponen upah buruh yang dianggap tidak kompetitif alias mahal padahal kesejahteraan buruh sudah makin menurun.
“Kira-kira Joko Widodo berani dan punya mental tidak ya membatalkan UU KPK yang telah direvisi dengan mengeluarkan PERPU seperti saat Presiden SBY mengeluarkan PERPU tentang UU Pemilukada yang mana pilkada dilakukan secara tidak langsung alias dipilih DPRD,” imbuh Poyuono.
Dia mengungkapkan, dasar Perpu SBY tentang pilkada saat itu karena mayoritas masyarakat menolak pilkada tidak langsung dan melawan sistem demokrasi yang sedang berjalan.
“Nah, dengan dasar yang sama Joko Widodo bisa mengeluarkan PERPU untuk UU KPK walau sudah direvisi dengan alasan bahwa mengingat korupsi di era Joko Widodo makin merajalela, dan sebagai komitmen Reformasi 98 serta desakan mayoritas masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Sekarang, tambah Poyuono, tinggal berpulang pada keberanian Joko Widodo saja, apakah berani keluar dari tekanan parpol dan para pengusaha korup.
“Kita tunggu saja keberanian Joko Widodo melawan korupsi. Kedua, jika dia tidak berani maka kita akan konsolidasikan semua jaringan Serikat Pekerja untuk mogok nasional melawan revisi UU KPK,” cetusnya. (ach/sle)
Editor: Eriec Dieda