NUSANTARANEWS.CO – Rencana dilanjutkannya Reklamasi Pulau G Teluk Jakarta oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) akan menyisakan sejumlah permasalahan yang belum ada solusinya. Misalnya saja terkait kelangsungan hidup para nelayan di Pantai Utara Jakarta yang sehari-hari menggantungkan hidupnya dari lautan disana.
Memang, Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan berencana akan memindahkan para nelayan yang terdampak dari mega proyek Reklamasi tersebut ke perairan Natuna. Namun menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, pemindahan tersebut bukanlah solusi tepat dan tidak relevan atas hilangnya mata pencaharian para nelayan di Pantai Utara Teluk Jakarta.
“Selain mereka kehilangan lapangan pekerjaan dari mega proyek tersebut. Nelayan di pantura Jakarta tersebut selama ini tidak boleh melaut karena mereka mayoritas menggunakan alat tangkap ikan Cantrang,” ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (15/9/2016).
Daniel mengatakan, berbeda halnya jika para nelayan yang dipindahkan tersebut diperbolehkan untuk menggunakan Cantrang. “Jadi kalau sekarang pindah ke Natuna masih boleh menggunakan Cantrang itu baru relevan, tapi kalau pindah ke Natuna dan tidak boleh memakai Cantrang sesuai dengan peraturan yang ada. Itu sama saja bohong,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Daniel, jika memang tidak diperbolehkan menggunakan Cantrang tapi Pemerintah mau memberikan secara cuma-cuma alat pengganti Cantrang yang lebih ramah lingkungan, maka hal ini juga mungkin masih diterima oleh para nelayan tersebut.
Namun, Daniel menambahkan, pemberian alat tangkap ganti tersebut juga mungkin akan sulit dilakukan karena pasti akan menemui kendala-kendala, misalnya saja terkait alokasi dana.
“Nelayan Natuna juga sebenarnya mengatakan tidak setuju kepada kami (DPR). Dan lagi pula rencana tersebut juga bisa menyebabkan kecemburuan sosial kepada nelayan di Natuna,” kata Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. (Deni)
