NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) untuk menjalankan perannya, sebagai kementerian strategis yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara dan kinerja organisasi.
Sejumlah langkah transformasi digital guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) terus diupayakan. Salah satunya, seperti yang dilakukan Ditjen Bina Adwil dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama interkoneksi Data dan Realisasi Anggaran Monsakti, Om span dan E-Monev Ditjen Adwil bersama Ditjen Perbendaharaan di Jakarta, Rabu (25/8/2021).
Dalam acara tersebut, Ditjen Bina Adwil siap melakukan efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran serta mendukung monitoring, evaluasi dan kinerja.
Sekretaris Ditjen Bina Adwil Kemendagri, Indra Gunawan,S.E, MPA, mengatakan penggunaan elektroniksisasi di lembaganya dirasa perlu untuk meningkatkan kinerja tata kelola yang lebih baik (good governance), serta dengan akuntabilitas dan transparansi.
Bahkan, Indra mengatakan pihaknya akan terus melakukan perbaikan untuk bisa mempertanggungjawabkan keuangan negara dan kinerja organisasi dengan cara yang tidak monoton. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang kerap mendorong jajarannya melakukan inovasi yang out of the box.
“Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Tito Karnavian pada waktu lalu terkait anggaran dan kinerja, beliau sering mengatakan bahwasanya kegiatan yang kita kerjakan jangan selalu kegiatan yang rutin. Harus ada terobosan,” kata Indra dalam sambutannya.
Ia melihat, transformasi perencanaan dan penganggaran secara digital akan berdampak pada peningkatan kinerja dan produktivitas lembaganya. Terlebih, di masa pandemi, dengan adanya aturan protokol kesehatan dan kebijakan Work From Home (WFH) untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Karena itu, dukungan tata kelola secara digital menjadi perangkat yang tepat untuk tetap produktif.
“Dahulu, kalau mau cari berkas laporan, saya harus ke kantor dan bongkar bongkar lemari. Sekarang, kinerja kita harus lebih baik,” jelasnya.
Dirinya mengaku senang dapat membangun kerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Untuk membuat embrio yang baik, kita harus berhubungan dengan orang-orang baik. Seperti dengan Kementerian Keuangan ini. Kita bisa berguru dengan organisasi yang bagus,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Saiful Islam, S.E, MBA, Ph.D, mengatakan pihaknya saat ini sedang mengelola beberapa core system treasury untuk BUN (SPAN) maupun untuk pengguna Anggaran (ESPM/SAKTI) dengan mengadopsi konsep Integrated Financial Management Information Systems (IFMIS). Ini bakal membantu dalam hal pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.
Penerapan konsep IFMIS itu, kata Saiful, mengedepankan prinsip integrasi, interconnectivity dan database yang terpusat. Sehingga, jumlah aplikasi keuangan yang selama ini digunakan dapat dikurangi. Sedangkan database terpusat akan memiliki keunggulan dari sisi kecepatan perolehan data, akurasi, dan konsistensi data yang bermuara pada laporan keuangan yang lebih akuntabel.
“Kerja sama interkoneksi data dengan Ditjen Bina Adwil Kemendagri akan menggunakan standar metode pertukaran data yang umum digunakan pada saat ini, yaitu menggunakan metode Application Programming Interface (API) dengan keluarannya berbentuk Java Script Object Notation (JSON) dengan menggunakan otentifikasi token bearer. Token bearer ini adalah kunci untuk mengakses API, sehingga harus dijaga kerahasiaannya dengan baik,” ucap Saiful.
Ia berharap agar kerja sama atau inisiatif interkoneksi data dengan Ditjen Bina Adwil Kemendagri ini dapat dilanjutkan dengan interkoneksi data hingga ke tingkat Kementerian. Hal itu mengingat SAKTI akan digunakan oleh satker Kemendagri secara full modul mulai tahun 2022.
“Ke depan, mengingat permintaan interkoneksi data dari K/L semakin tinggi, kami akan membuat standard API yang akan menjadi acuan dasar interkoneksi data yang dapat digunakan K/L agar kami dapat lebih mudah memastikan terjaganya performa API,” pungkasnya. (Red)
Sumber: Puspen Kemendagri
