Berita UtamaEkonomiHukumLintas NusaPolitikTerbaru

Langgar Persyaratan Pendirian, Pabrik Gula RMI dan KTM Terancam Kena Sanksi

Langgar persyaratan pendirian, pabrik gula RMI dan KTM terancam kena sanksi/Foto.: Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Erma Susanti.
Langgar persyaratan pendirian, pabrik gula RMI dan KTM terancam kena sanksi/Foto.: Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Erma Susanti.

NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Dua Pabrik gula di Jawa Timur yaitu PT RMI (Rejoso Manis Indo) di Blitar dan pabrik PT Kebun Tebu Mas(KTM) di Ngimbang Lamongan diduga melakukan pelanggaran aturan pemerintah. Kedua pabrik tersebut terancam kena sanksi jika tak segera memenuhi persyaratan dalam pendirian pabrik gula.

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Erma Susanti mengatakan dari hearing dengan manajemen kedua pabrik tersebut diketahui bahwa kedua belah pihak belum menyerahkan dan melaporkan pemenuhan lahan tebu 20 persen mulai saat berdiri hingga sampai sekarang. “Belum ada laporan pemenuhan lahan 20 persen tersebut. Ini jelas sekali ada pelanggaran,” terang politisi PDI Perjuangan ini, Senin (12/9).

Jika kedua perusahaan belum memenuhi pemenuhan tersebut, kata Erma Susanti, keduanya telah melakukan pelanggaran PP No 26 tahun 2021 tentang Penyelenggara bidang Pertanian. “Disana sudah diatur tahap-tahapnya untuk bisa diberikan sanksi,” jelasnya.

Baca Juga:  Banjir Bandang Terjang Wilayah di Banyuwangi, Inilah Penyebabnya

Sedangkan Wakil ketua komisi B  DPRD Jawa Timur  Amar Saifudin juga menegaskan bahwa untuk PT RMI dan PT KTM melanggar PP No.26 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian dimana 2 perusahaan tersebut belum memenuhi kewajiban pemenuhan 20 % lahan tebu dari kapasitas produksi perusahaan.

“Sebagai amanat PP untuk pabrik gula (PG) RMI pemenuhannya 1,5 Persen dan pabrik gula (PG) KTM sebesar 17 persen,” jelas politisi PAN ini.

Mantan Wabup Lamongan ini  menambahkan selama 3 Minggu ke depan akan dilakukan telaah teknis dan tinjauan lokasi  tanaman tebu yang dilakukan oleh 2 Pabrik Gula tersebut.”Jika hasil telaah yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Jawa timur dan Komisi B DPRD Jawa Timur ternyata belum memenuhi kewajiban 20 Persen  maka akan dikeluarkan rekomendasi untuk pemberian sanksi terhadap kedua perusahaan Pabrik Gula dimaksud,” tutupnya. (setya)

Related Posts

1 of 5