Politik

Langgar Konstitusi, DPR: Harusnya Presiden Tegur Kapolri

Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Syafi'i/Foto Deni /NUSANTARAnews
Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Syafi’i/Foto Deni /NUSANTARAnews

NUSANTARANEWS.CO – Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Syafi’i, mengungkapkan bahwa seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur Kapolri, Jenderal Pol. Tito Karnavian dan jajarannya karena telah melanggar aturan perundangan-undangan dan juga konstitusi yang berlaku.

“Seharusnya Presiden tanpa harus menunggu sikap Komisi III bisa memberikan keterangan atau bimbingan kepada Kapolri dan jajarannya bahwa itu bukan wilayah tugasnya dan jangan campuri, karena itu urusannya DPR RI gitu,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung Nusantara III DPR/MPR RI, Jakarta, Jum’at (16/12/15).

Namun, lanjut Syafi’i, jika Presiden tidak melakukan hal tersebut, maka kemungkinannya Presiden pun tak memahami aturan perundangan-undangan yang berlaku.

“Tapi kalau juga Presidennya tidak memahami, itu yang kita tidak bisa berkomentar,” ujar Politisi dari Partai Gerindra itu.

Kendati demikian, Syafi’i menjelaskan, meskipun Presiden tidak menegur Kapolri beserta jajarannya, Komisi III DPR RI telah sepakat akan segera memanggil Kapolri.

“Kami sudah memutuskan bahwa kita akan segera memanggil Kapolri pada rapat kerja pertama setelah reses dan akan meminta klarifikasi atas beberapa kesalahan-kesalahan yang luar biasa menurut saya,” katanya tegas.

Baca Juga:  Aliansi Cinta NKRI Desak Kapolri copot Kapolda Jatim dan Kapolres Malang

Kenapa kesalahan-kesalahan tersebut menjadi luar biasa, Syafi’i menambahkan, karena yang dilanggar bukan cuma sekedar Undang-Undang (UU), tapi juga Konstitusi. “Keberadaan DPR ini bukan diatur UU, tapi diatur oleh Konstitusi,” ungkapnya.

Adapun kesalahan-kesalahan yang dinilai fatal telah dilakukan Polri adalah pada saat Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol. M. Iriawan, melarang Anggota DPR masuk ke dalam Komplek DPR/MPR pada aksi unjuk rasa 4 November 2016 dan 2 Desember 2016 lalu. Selain itu, terkait pemanggilan kepada Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio. Padahal, berdasarkan UU MD3, pemanggilan terhadap Anggota DPR RI harus atas izin tertulis dari Presiden. (Deni)

Related Posts

1 of 131