Connect with us

Hukum

Lahan Pasar Batuan Senilai 8,941 M Bermasalah, Kabag Hukum Pemkab Sumenep Sebut Tak Tahu

Published

on

Lahan Pasar Batuan senilai 8,941 M bermasalah, Kabag Hukum Pemkab Sumenep sebut tak tahu.

Lahan Pasar Batuan senilai 8,941 M bermasalah, Kabag Hukum Pemkab Sumenep sebut tak tahu/Foto: Lahan Pasar Tradisional Kecamatan Batuan.

NUSANTARANEWS.CO, Sumenep – Lahan Pasar Batuan senilai 8,941 M bermasalah, Kabag Hukum Pemkab Sumenep sebut tak tahu. Lahan pasar tradisional di Kecamatan Batuan yang di beli Pemkab Sumenep terus disoal oleh berbagai pihak, soalnya lahan yang di beli pemkab senilai 8,941 miliar bersengketa. Sumenep, 18 Februari 2021

Pengamat hukum Kamarullah mengatakan, pada tahun 2014 tanah tersebut bersengketa. Fakta dilapangan tanah tersebut sudah bermasalah, lahan tersebut dikelola oleh mantan Bupati Sumenep R. Samaroem, setelah itu di kelola oleh anaknya R. Soehartono. Namun Pemkab Sumenep seolah pura pura tidak tahu dan membeli tanah tersebut.

Kamarullah juga menyebut, anggota DPRD Sumenep juga harus bertanggung jawab karena ikut menyetujui mengesahkan APBD.

“Sudah tahu sengketa kok masih di beli,” ucapnya

Sementara Kabag hukum Pemkab Sumenep, Hizbul Wathan menjelaskan, hingga saat ini perkembangan kasus tersebut terus berjalan dipengadilan, dengan nomor perkara 03/PDT.G/2020/PN.Sumenep

Sehingga muncul istilah tergugat intervensi namanya. Karena sebenarnya, sengketa antara pak Soehartono dengan Pak Zis. Jadi, hubungan hukumnya itu dengan Pak Zis. Kemudian di tengah perjalanan ada yang mempersoalkan yaitu pak Soehartono.

“Jadi kalau soal sengketanya kami tidak tahu karena kami bukan pihak yang bersengketa,” ujar Wathan

Menurutnya, R Soehartono saat ini tak lagi menggugat RB Mohammad Zis, melainkan menggugat Pemkab Sumenep dalam perkaranya. Hal itu disebabkan adanya peralihan pelepasan hak kepemilikan tanah kepada pemerintah setempat oleh RB Mohammad Zis.

“Kemudian karena sudah menjadi milik Pemkab yang berhubungan hukum dengan pak Zis, lalu muncullah pak Soehartono yang menggugat ke Pemkab. Namun, kepentingannya ini adalah ranah pak Zis. Karena Disperindag sendiri dapat tanahnya dari Pak Zis,” ujarnya

Baca Juga:  Menata Ulang Kehidupan Pluralitas Sebagai Kekuatan Bangsa Secara Demokratis Berlandaskan Pancasila (Bag. 2)

Diketahui, Pemkab Sumenep mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk rencana pembangunan Pasar Batuan. Pembebasan lahannya saja mencapai Rp 8,941 miliar. Dana itu bersumber dari APBD 2018.

Tidak hanya itu, pemerintah kembali mengeluarkan dana sebesar Rp 600 juta lebih untuk pembangunan pagar pada tahun 2019. Anggaran yang dikeluarkan selama dua tahun itu bukanlah dana yang sedikit.

Namun, hingga tahun 2021 proyek tersebut tidak memberi manfaat akibat lahan seluas 1,6 hektar yang hendak dibangun bersengketa. (mh)

Loading...

Terpopuler