NUSANTARANEWS.CO – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima berkas pengaduan sebanyak 7.188 aduan dari masyarakat selama tahun 2016 kemarin. Berdasarkan data pengaduan tersebut, Polri kembali menempati urutan tertinggi institusi yang paling banyak diadukan yakni sebanyak 2.290 aduan. Pasalnya, pada tahun 2015 lalu Polri juga menjadi lembaga yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM dengan jumlah sekitar 2.483 aduan.
Ketua Komnas HAM, Imdadun Rahmat mengatakan, untuk posisi kedua tahun 2016 kemarin, diduduki perusahaan-perusahaan atau korporasi sebanyak 1.030 aduan. Peringkat ketiga, lembaga yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM adalah pemerintah daerah sebanyak 931 aduan. Tahun lalu Polri juga menjadi lembaga yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM dengan jumlah sekitar 2.483 aduan.
“Berdasarkan data pengaduan ini ada 3 instansi/lembaga yang paling menjadi top score. Yang pertama masih Kepolisian dengan 2.990 aduan, kemudian disusul Korporasi 1.030 aduan, Pemda 931 aduan,” ujarnya dalam Konferensi Pers, di Kantornya, Jakarta Pusat, Selasa, (17/1/2017).
Berdasarkan klasifikasi hak, hak atas kesejahteraan masih menempati posisi tertinggi yakni mencapai ada 2.748 berkas pengaduan, kemudian disusul oleh hak memperoleh keadilan sebanyak 2.697 berkas pengaduan, dan posisi ketiga hak atas rasa aman dengan jumlah 628 berkas pengaduan.
“Dengan membandingkan antara institusi dengan hak apa yang paling banyak diadukan. Maka terlihat ada hubungan korelasi yang kuat, dimana hak atas kesejahteraan ini berkaitan banyak dengan persoalan-persoalan yang melibatkan korporasi dan juga pihak-pihak yangterlibat oleh persoalan tersebut atau oleh aktivitas korporasi,” ujarnya.
Laporan Komnas HAM ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan polisi untuk memperbaiki kinerja. Polisi juga diharapkan melakukan reformasi secara menyeluruh. (Restu)
