NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Laba jeblok, relawan Gubernur minim kompetensi kelola migas kendalikan PT PJU. Jebloknya laba bersih PT PJU (Petrogas Jatim Utama) salah satu BUMD milik Pemprov Jatim dikarenakan manajemen perusahaan tersebut diisi oleh orang-orang yang tak memiliki kualitas dalam menjalankan perusahaan yang bergerak dibidang migas. Terlebih, kepentingan politik balas budi gubernur dengan menempatkan relawannya saat pilgub lalu dalam perusahaan tersebut.
“Ditemukan adanya konsolidasi dan kegaduhan di PT PJU. Ini jelas tak baik dalam pengelolaan sebuah perusahaan yang mengelola migas. Padahal semua tahu, PT PJU ini diharapkan mampu memberikan pemasukan lebih setelah Bank Jatim untuk APBD Jatim,” jelas ketua Komisi C DPRD Jatim Hidayat, Jumat (27/8).
Dikatakan oleh Hidayat, pada prinsipnya pihaknya memperbolehkan penempatan relawan-relawan yang dulu ikut memenangkan gubernur di Pilgub lalu untuk menduduki posisi di manajemen perusahaan. Namun, yang terpenting harus mengedapankan kapasitas dan kompetensinya.
“Kami di DPRD Jatim memperbolehkan bahkan memberikan apresiasinya kalau ada penempatan tersebut. Namun, harus diutamakan kompetensi dan kapasitasnya dalam mengendalikan perusahaan, terlebih kemampuannya untuk mengelola perusahaan migas seperti PT PJU ini,” jelasnya.
Gara-gara tak maksimal memberikan pemasukan bagi APBD Jatim, kinerja direksi PT PJU (Petrogas Jatim Utama) disorot. Pasalnya, selama mengelola BUMD milik Pemprov Jatim justru tak memberikan keuntungan bagi APBD Jatim.
Diketahui, laba ditahun 2016 dari angka Rp 2 M dan ditahun 2017 mengalami kenaikan Rp 25 M sampai puncaknya ditahun 2019 mencapai laba Rp 112 M.
Namun tahun 2020 turun menjadi Rp 23 M dan Ditahun 2021 ditargetkan laba Rp 38 M. (setya)
