NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Kunjungi patok negara yang bergeser, Surya Tjandra serap ‘keluhan’ masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Serfianus, mendampingi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Surya Tjandra ke Sebatik dalam rangka ingin berdialog langsung dengan masyarakat Sebatik tentang permasalahan yang terjadi dikarenakan adanya pergeseran patok negara Indonesia Malaysia sebagai dampak dari Penyelesaian OBP (Outstanding Boundery Problem) Indonesia-Malaysia.
Sosialisasi terkait Penyelesaian OBP (Outstanding Boundary Problem) Indonesia – Malaysia tersebut sebenarnya akan dilaksanakan esok hari, Rabu (24/03) dengan menghadirkan Lembaga negara lintas sektor.
Lembaga tersebut seperti Kemendagri, BNPP, Kemenlu, Kemenhan, Kemenkeu, Kemen PUPR, Mabes TNI, Pemprov Kaltara, unsur Forkopimda Kabupaten Nunukan, Pemkab Nunukan dan masyarakat yang terdampak, namun untuk memanfaatkan waktu yang ada Wamen Surya Tjandra bersama rombongan begitu sampai di Pelabuhan Sungai Nyamuk, Sebatik langsung meninjau beberapa titik patok yang sudah bergeser, diantara Patok 1 RT. 03 Desa Seberang Sebatik Utara dan Patok 3 Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah, Selasa, (23/03).
Mendengar Wamen akan berkunjung ke Sebatik, para kades di daerah yang terdampak dengan setia menunggu meski cuaca sedang panas panasnya, semua demi membawa secercah harapan masyarakat yang mempertanyakan nasib lahan beserta rumah yang kini masuk wilayah Malaysia.
Harapan masyarakat tersebut disampaikan oleh Kades Desa Seberang Kec. sebatik Utara H. Hambali yang mengaku telah mendata warganya sebanyak 27 Kepala Keluarga yang terdampak dan datanya telah dikirimkan ke pemerintah pusat.
“Ada 3 rumah yang bersertifikat, yang lainnya berupa sawah dan kebun, jadi disini kami meminta peran pemerintah pusat, bagaimana upayanya agar kita yang di wilayah perbatasan yang sudah kena dampak bergesernya patok negara ini, apalagi untuk hasil pertanian dan perkebunannya diambil Malaysia,” ungkap H. Hambali.
Hambali juga menuturkan bahwa bukan hanya pertanian dan perkebunan saja, tetapi juga sebuah rumah sewa 13 pintu milik warga juga telah masuk ke wilayah Malaysia. Untuk itulah H. Hambali mewakili warganya menyampaikan keluhan tersebut dengan harapan mendapat titik terang.
“Tolong kami yang di wilayah perbatasan agar diperhatikan pak, kalau Malaysia ‘halau’ atau usir, bagaimanalah kami, apalagi kalau mau membeli tanah di Indonesia sangatlah mahal,” ujar H. Hambali.
Mendengar curhatan tersebut, Wamen meminta semua untuk hadir esok hari untuk di bahas bersama.
“mudah mudahan bagus sinyal besok, kita bersama orang Jakarta untuk bergabung dalam pembahasan tersebut,” ungkap Wamen. (ES)
