NUSANTARANEWS.CO, Kuba – Menteri Luar Negeri Kuba menentang kebijakan baru Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Penolakan tersebut dengan mengatakan bahwa negara tersebut tidak akan pernah bernegosiasi di bawah tekanan atau di bawah ancaman serta menolak untuk mengembalikan palarian AS yang telah menerima suaka di Kuba
Dilansir Associated Press, Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez mengatakan dari Wina bahwa Trump tidak akan mampu mencapai tujuannya yang hendak melemahkan militer Kuba melalui kebijakan tersebut. Justru, kata Bruno, kebijakan Trump akan semakin memperkuat persatuan kepemimpinan komunis, terkhusus di Kuba.
Bruno menggambarkan pelarian seperti Joanne Chesimard, seorang militan kulit hitam yang dihukum pada tahun 1977 atas pembunuhan seorang polisi negara bagian New Jersey, sebagai pengungsi politik yang telah menerima suaka dari pemerintah Kuba dan tidak akan dikembalikan karena AS tidak memiliki dasar hukum atau moral untuk menuntut mereka kembali
Dikelilingi oleh orang-orang buangan Kuba, Amerika dan pembangkang Kuba, Trump mengumumkan dari sebuah teater di Miami bahwa AS akan memberlakukan batasan baru pada wisatawan AS ke pulau itu dan melarang pembayaran kepada konglomerat yang terkait dengan militer yang mengendalikan sebagian besar industri pariwisata pulau itu.
Trump juga menyatakan bahwa, “penyembunyian penjahat dan pelarian akan berakhir. Kamu tidak punya pilihan. Itu akan berakhir,” kata Trump sesumbar.
Presiden ke-45 AS mengatakan bahwa AS akan mempertimbangkan untuk mencabut pembatasan tersebut dan pembatasan lainnya hanya setelah Kuba mengembalikan buronan dan membuat serangkaian perubahan internal lainnya termasuk membebaskan tahanan politik, yang memungkinkan kebebasan berkumpul dan menyelenggarakan pemilihan bebas.
“Ketika Kuba siap untuk mengambil langkah konkret kepada tujuan ini, kami akan siap, bersedia, dan mampu datang ke meja untuk menegosiasikan kesepakatan Kuba yang lebih baik, untuk orang Amerika,” kata Trump.
Tanggapan Rodriguez adalah sebuah sinyal yang jelas bahwa mungkin ada sedikit, negosiasi tingkat tinggi AS-Kuba selama masa Trump memimpin AS. Bruno memastikan tidak akan ada pembahasan dan pertemuan tingkat tinggi mengenai topik suaka politik selama Trump menjabat. Tidak akan ada pula pertemuan antara diplomat tinggi terjadi.
Kebijakan Trum tersebut kontras dengan kebijakan Barack Obama tahun lalu, di mana diplomat AS dan Kuba bertemu secara reguler untuk membahas topik termasuk kerja sama penegakan hukum dan kompensasi untuk orang Amerika yang propertinya diambil pada revolusi Kuba tahun 1959.
“Kuba tidak akan membuat konsesi yang merugikan kedaulatannya. Kami belum pernah melakukan sejarah revolusi,” kata Bruno. (ed)
Editor: Eriec Dieda
