NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak baik. Bila kita telusuri kebelakang, berdasarkan data World Development Indicators, World Bank bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam dua dekade terakhir (2000-2019) hanya berkisar 5% – tidak setinggi periode sebelum krisis 1997/98 yang mencapai 7% (1990-1997).
Menurut Ketua Departemen Ekonomi & Pembangunan, Bidang Ekuin, DPP Partai Keadilan Sejahtera, Farouk Abdullah Alwyni meskipun kualitas pertumbuhan ekonomi pada masa Orde Baru (ORBA) tidak lepas dari kritik terkait persoalan pemerataan pendapatan, pada dasarnya dari sisi ini pertumbuhan di era reformasi juga tidak lebih baik, kalau tidak mau dikatakan lebih buruk.
Pada 2016, World Bank juga pernah melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia antara 2005-2015 hanya 20% saja yang menikmati hasilnya. Hal ini menunjukkan persoalan unequal growth, di mana pertumbuhan yang ada tidak bisa membawa kesejahteraan bagi mayoritas masyarakat.
Lebih lanjut Farouk menjelaskan bahwa berdasarkan data dari Asian Productivity Organization [APO] Productivity Databook 2020 persoalan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia juga dapat dilihat dari Total Factor Productivity (TFP) sebagai ukuran peran kapasitas teknologi dan kualitas institusi dalam pertumbuhan ekonomi yang justru berkontribusi negatif (-10%) antara 2015-2018, bandingkan dengan Malaysia dan Korea yang masing-masing menacapai 20% dan 54% pada periode yang sama.
“Kualitas pertumbuhan yang tidak baik pada akhirnya juga berdampak terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi itu sendiri, yang diafirmasi oleh proyeksi komparatif IMF terakhir. Di mana terjadi stagnasi atas pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan ketika negara-negara di dunia diprediksi akan mencapai pertumbuhan yang mencapai 6%,” imbuhnya, Kamis (15/4)
Selain itu, Farouk menyatakan selama ini ada kecenderungan para pemegang otoritas negara selalu merasa tidak ada yang salah dari pembangunan ekonomi Indonesia. “Bahwa Indonesia berada dalam kondisi yang baik-baik saja”. Pemikiran seperti ini menunjukkan pola fikir yang tidak mendalam dan hollow dalam melihat tantangan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
“Momen seperti ini harus membuat segenap pemegang kebijakan menyadari bahwa diperlukan pembenahan struktural yang serius jika kita ingin memperbaiki kualitas dan merealisasikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (berkisar 7% keatas) dan mentransformasi Indonesia menjadi negara maju,” imbuh Farouk. (Red)