NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) 1973 menyayangkan sikap beberapa kelompok buruh yang tidak puas dengan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 sebesar 8,71 persen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah lewat Dewan Pengupahan padahal besaran UMP tersebut didasarkan pada pemenuhan penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh.
“Adanya Dewan Pengupahan itu adalah sebagai wadah antara pekerja dan pengusaha agar bisa mencapai win-win solution dalam mengurusi pengupahan dengan didasari pemenuhan penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh serta di ukur dengan pertumbuhan ekonomi dan Inflasi. Jadi tidak sembarangan dewan pengupahan memberikan saran, dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan,” ujur Wakil Ketua Umum KSPSI 1973, Carum Widodo kepada wartawan di jakarta, Kamis (9/11/2017)
Dia pun merasa aneh jika hasil keputusan dewan pengupahan tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) ditolak oleh para buruh padalah unsurnya melibatkan semua, ada Pemerintah, Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan pakar.
Ia juga menjelaskan agar temen-temen buruh agar realistis dan memahami kondisi perekonomian kita yang sedang lesu baik di sektor ritel mapun industri padat karya. Jangan sampai semua malah berujung dengan PHK karena pengusaha tidak mampu memenuhi keinginan pekerja.
Carum juga menyangkan sikap para tokoh buruh yang memaksakan kehendak dengaan mengorbankan bawahan padahal sikap yang dilakukan nya bisa merugikan para pekerja secara keseluruhan, apalagi jika para tokoh punya agenda politik.
“Jika yang dilakukan oleh para tokoh buruh tidak realistis tentu para Investor akan lari ke negara tetangga, kita tahu negara-negara tetangga kita seperti vietnam dan thailand memasang tarif UMP yang rendah untuk menarik investor masuk, ini juga yang harus kita fikirkan jangan jangan maunya mengikuti ego kita sendiri,” tutur Carum. (ed)
Editor: Eriec Dieda/NusantaraNews
