Politik

KPU Dinilai Tengah Berupaya Lahirkan Sosok Pemimpin Tak Siap Hadapi Masalah Bangsa

kpu ri, calon anggota kpu, kpu provinsi, kpu kabupaten, kpu kota, nusantaranews, kpu semarang, nusantara, kpu jateng, nusantara news, dkpp
Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. (Foto: dok. NUSANTARANEWS.CO)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Kebijakan KPU membocorkan kisi-kisi pertanyaan debat capres-cawapres kepada kandidat dinilai sebuah langkah penyelenggaran pemilu menciptakan pemimpin yang tidak siap menghadapi masalah.

“Masalah bangsa ada yang predictable, mudah diprediksi, tapi banyak yang unpredictable, tak bisa diprediksi. Karena itu, butuh pemimpin yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Pemimpin adalah eksepsional person,” kata pengamat politik, Tony Rosyid dikutip dari keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Menurutnya, para panelis mengajukan berbagai pertanyaan terkait dengan kondisi bangsa dan menguji sejauh mana para calon pemimpin bangsa ini mengerti dan menguasai problem bangsa yang akan dipimpinnya.

“Lalu memberi solusi cepat dan tepat. Ini on the track. Dari sini rakyat bisa menilai kemampuan para calon pemimpin,” ujarnya.

Anehnya, kata dia, KPU mau merubah pola tersebut. Pertanyaan lebih dulu dikirim ke capres-cawapres. “Ini jadi kesempatan bagi capres-cawapres untuk menyerahkan pertanyaan-pertanyaan itu ke timses. Jawabannya tinggal dihafal dan disampaikan saat debat,” sebut Tony.

Baca Juga:  KPU Nunukan Gelar Pleno Rekapitulasi Untuk Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI

“Kalau begitu, lalu apa gunanya nyapres dan nyawapres kalau untuk menjawab pertanyaan saja harus menghafal dari timsesnya? Ini modus menghindar,” sambungnya.

Dia menambahkan, keputusan KPU membocorkan kisi-kisi pertanyaan debat kepada kandidat sangat berbahaya. Pertama, akan melahirkan pemimpin yang boleh jadi tak paham dengan visi dan misinya. Karena, tanggungjawabnya diserahkan kepada timses.

Kedua, akan lahir pemimpin yang tidak siap dengan masalah. Ketiga, membuat pemimpin akan kehilangan legitimasi dari rakyatnya.

“Dugaan publik terus tumbuh bahwa KPU tidak sedang menjadikan demokrasi sebagai ikhtiar untuk melahirkan kepemimpinan yang berkualitas, tapi KPU ada untuk melayani paslon tertentu. Jika kecurigaan ini menguat, legitimasi KPU makin lemah dan pemilu terancam. Rakyat akan berpikir, untuk apa pemilu diselenggarakan jika KPU tak netral?,” pungkasnya.

(eda/bya)

Editor: Almeiji Santoso

Related Posts

1 of 3,061