NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – KPU dan Bawaslu, khususnya penyelenggara pemilu di Jawa Tengah diminta bekerja keras dan memegang komitmennya untuk menjaga marwah pemilihan umum 2019. Salah satunya ialah mencegah terjadinya politik uang (money politic).
Ketua Presidium Kawal Pemilu Kita Jawa Tengah, Syaifuddin Anwar mengingatkan penyelenggara negara memegang teguh sumpah dan janji jabatannya.
“Kami sudah siaga untuk mengawasi penyelenggara pemilu, yang tidak patuh akan kami laporkan,” kata dia, Jakarta, Selasa (16/4/2019).
“Dalam mencegah money politic, Bawasalu kami sarankan juga memantau dan mengawasi kantor partai politik maupun posko-posko pemenangan sebagai sumber utama daripada pelanggaran ini,” sambung dia.
Khusus di kawasan Jawa Tengah, kata Anwar, TNI dan Polri yang mendapat tugas pengamanan wilayah tidak hanya fokus di Temanggung, Solo, Semarang dan Cilacap saja, tapi juga semua wilayah di Jawa Tengah, di titik rawan.
“Peserta pemilu dan peserta pemilu wajib hukumnya patuh pada perundang-undangan yang berlaku. Kami mengawasi,” tegasnya.
Selain itu, dia melanjutkan, ASN, Kepala Daerah dan Kepala Kecamatan (Camat) masih ditemukan terjadinya pelanggaran terkait netralitas. Terbaru, katanya, kejadian yang dilakukan oleh Camat Purwanto, Wonogiri. Dia meminta hal itu tidak terjadi lagi karena berpotensi menganggu pelaksanaan pemilu.
“Bagi masyarakat, yang mendapatkan ancaman dan menemukan pelanggaran segeralah laporkan kepada Bawaslu. Atau bisa melalui jaringan kami yang tersebar di seluruh kecamatan untuk kami bantu sampaikan kepada Bawaslu,” imbau dia.
Lebih lanjut, kepatuhan terhadap penegakan kode etik menjadi kunci bagi KPU dan Bawaslu dalam menjalankan amanah besar yang diembannya pada pemilihan umum. “Integritas menjadi sangat penting,” katanya.
“Apalagi menjelang detik-detik akhir puncak penyelenggaraan yaitu pemungutan dan penhitungan suara. Karena dalam tahapan inilah yang akan menentukan para pemimpin nasional yang berintegritas. Kami melihat, pemilu sebagai bagian dari perwujudan demokrasi diharapkan dapat memilih para pemimpin yang mempunyai legitimasi yang kuat di tengah-tengah rakyat,” paparnya.
Legitimasi tersebut bukan hanya berasal dari norma-norma yang terkandung dalam undang-undang akan tetapi juga diperoleh dari sebuah proses pemilu yang demokratis dan berintegritas dengan melibatkan seluruh rakyat. Kepercayaan masyarakat merupakan suatu keniscayaan yang harus dibangun secara terus menerus oleh penyelenggara pemilu terutama KPU dan Bawaslu.
“Kita berharap agar KPU dan Bawaslu mampu membuktikan pada puncak penyelenggaraan dengan menjaga kesucian demokrasi. Jangan sampai proses pemilu yang merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat dinodai oleh perilaku menyimpang para penyelenggara pemilu yang kurang berintegritas,” pungkasnya.
(eda)
Editor: Eriec Dieda