NusantaraNews.co, Jakarta – Komite Perjuangan Rakyat (KPR) menilai sejak bergulir era reformasi, dampak dari sistem kapitalisme semakin dalam dan semakin mengancam kedaulatan bangsa. Hingga hari ini, Indonesia masih tercatat sebagai salah satu negara yang memiliki cadangan tambang dan kekayaan sumber daya alam yang besar. Namun, program kebijakan rezim Jokowi-JK justru menciptakan kemelaratan struktural yang semakin akut.
Sekretaris Umum KPR, Herman Abdulrohman menilai di tengah masifnya agenda liberalisasi ekonomi Jokowi-JK, krisis demokrasi menjadi satu persoalan yang tak kalah memprihatinkan. Paska disahkannya Perppu Ormas no. 2 tahun 2017 menjadi UU, ancaman demokrasi semakin nyata.
“Aparatus Negara telah memperalat kelompok-kelompok reaksioner untuk mengintimidasi dan menakut-nakuti gerakan rakyat yang sedang mencari keadilan dan berjuang meraih hak normatifnya,” tegas Herman di Jakarta, Senin (30/10/2017).
“Kita seperti kembali ke jaman Orde Baru, dimana aktifitas diskusi, mimbar akademik, aksi menyampaikan aspirasi, dan pameran-pameran seni kritis – dibubarkan dengan paksa dan dengan cara-cara kekerasan. Hasil capaian reformasi yang digadang-gadang membawa angin segar bagi pelaksanaan demokrasi yang sehat di Indonesia, seakan hanya menjadi onggokan sampah. Dicederai oleh tindakan intimidasi, pemukulan, penangkapan aktifis, hingga pengrusakan sekretariat/kantor organisasi rakyat. Sudah bisa dipastikan, Indonesia sedang mengalami kemunduran peradaban sebagai dampak dari krisis demokrasi yang semakin serius,” jelas Herman.
Herman menambahkan, di tengah-tengah penderitaan rakyat,rezim dan elit-elit borjuasi melakukan transaksi yakni suap menyuap dengan korporasi-korporasi untuk memuluskan ekspor modal, maka tidak menjadi heran bahwa dari pemilu ke pemilu, selama kaum borjuasi masih memonopoli ruang demokrasi.
“Kebijakan lima tahunan dari rezim ke rezim hanya akan menghasilkan kemelaratan terstruktural yang semakin dalam. Inilah wujud nyata dari krisis politik,”
Oleh karena itu, KPR di momentum Sumpah Pemuda 2017, secara nasional melakukan aksi massa dari Patung Kuda menuju titik Istana Negara. Aksi yang diikuti oleh unsur gerakan buruh, pemuda dan mahasiswa ini menjadi momentum untuk menegaskan bahwa dibawah kapitalisme, rezim Jokowi-JK terus gagal dalam mensejahterakan rakyat. Solusi dari krisis demokrasi dan krisis politik hari ini adalah terus menyerukan persatuan gerakan rakyat sebagai manifestasi politik alternative, serta terus mencicil upaya-upaya pembangunan alat politik melalui pengkualitasan agenda-agenda perjuangan normative dan pembangunan ekonomi bersama.
“Jelas kita tidak akan pecaya dan tak akan pernah mendukung partai borjuasi karena sejatinya perubahan sosial, kesejahteraan hanya bisa didapat dengan perjuangan rakyat sendiri melalui jalan politik massa aksi teratur,” tandasnya.
Pewarta/Editor: Ach. Sulaiman
