Hukum

KPK Tak Miliki Kewajiban Panggil Paksa Saksi Meringankan Setnov yang Mangkir

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah menjelaskan pihaknya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan upaya paksa untuk menghadirkan saksi a de charge atau saksi meringankan yang diajukan oleh Setya Novanto.

“Karena kepentingan menghadirkan saksi dan ahli tersebut tentu tetap berada pada tersangka,” tutur Febri di Jakarta, Kamis, (30/11/2017).

Kata Febri hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHAP, yang mana tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk menghadirkan saksi atau ahli yang meringankan.

“Sehingga terkait dengan kehadiran atau tidak dikembalikan pada masing-masing saksi dan ahli yang diajukan,” katanya.

Masih kata Febri, yang wajib dilakukan oleh KPK hanyalah sebatas melakukan pemanggilan terhadap saksi dan ahli yang diajukan tersebut.

Untuk diketahui, ada sembilan saksi dan lima ahli yang telah disodorkan kepada penyidik lembaga antirasuah oleh Kuasa Hukum Setnov.

Pada Senin, (27/11/2017) KPK pun telah mengagendakan pemeriksaannya. Namun dari sejumlah saksi tersebut yang hadir hanyalah Maman Abdurrahman, Aziz Syamsuddin dan Margarito Kamis.

Baca Juga:  Oknum Brimob Aniaya Wartawan! Kapolres Lubuklinggau Diduga Kuat Giring Korban Menjadi Tersangka

– Berikut Daftar Saksi yang diajukan oleh Setnov:

1. Idrus Marham, Sekjen Partai Golkar

2. Rudy Alfonso, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar

3. Melky Lena, Ketua DPD Golkar NTT

4. Anwar Pua Geno, Koordinator bidang pemenangan NTT

5. Agun Gunanjar, Ketua DPP Golkar/anggota DPR

6. Aziz Syamsudin, Ketua Banggar DPR/anggota DPR

7. Robert Kardinal, Bendahara Umum Partai Golkar

8. Erwin Siregar, Politikus Golkar

9. Maman Abdurrahman, Wasekjen Partai Golkar.

– Berikut Daftar Ahli yang diajukan oleh Setnov

1. Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Mudzakir

2. Pakar Hukum Pidana Universitas Padjajaran, Romly Atmasasmita

3. Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis

4. Pakar Hukum, Samsul Bakri

5. Pakar Hukum, Samsul Bakri.

Pewarta: Restu Fadilah
Editor: Achmad Sulaiman

Related Posts

1 of 242