NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Beda sikap KPK dan BPK terkait skandal RS Sumber Waras adalah peristiwa yang cukup menohok yang terjadi pada 2016. Seperti diketahui, pimpinan KPK sempat melontarkan kalau pihaknya tidak menemukan perbuatan melanggar hukum. Sementara, BPK menyimpulkan terjadinya sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses pembelian lahan RS Sumber Waras, meliputi dugaan penyimpangan dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga dan penyerahan hasil.
Dalam kasus itu, BPK menganggap prosedur pembelian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) oleh Pemerintah Provinsi DKI menyalahi aturan karena Pemprov DKI membeli lahan senilai Rp800 miliar, lebih mahal dari seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp191 miliar. Walhasil, kasus tersebut mengendap di KPK. Bahkan sampai kini, kasus yang disebut-sebut menyeret nama Basuki Tjahaja Purnama itu hilang entah di mana rimbanya.
Setelah hampir setahun berlalu, skandal pembelian lahan RS Sumber Waras mengemuka di kalangan netizen tanah air. Tagar ‘Bongkar Kasus Sumber Waras’ menjadi trending topik, Senin (15/5/2017). Sampai berita ini diturunkan, sedikitnya sudah ada sekitar 6.252 netizen yang mencuit desakan pengusutan kasus Sumber Waras.
“Seharusnya pemerintah segera lanjutkan kasus sumber waras, transjakarta, tegakkan hukum #BongkarSumberWaras agar kepercayaan rakyat kembali,” cuit akun bernama Fransiskus Widodo.
“Hujan telah usai di Ibukota, tidak ada lagi keberuntunganmu untukmu hok (Ahok, red), usut tuntas soal korupsi sumber waras. #BongkarSumberWaras,” cuit Rurida Jihandari.
“#BongkarSumberWaras Hati-hati, nanti disangka maling. Rumah sakit kok dibongkar? Jangan bersemangat tanpa rencana nanti pulang tak bercelana,” twit Insan Pamungkasi.
“Ide bagus neh #BongkarSumberWaras sampai ke akar-akarnya kalau serius penegakan hukum di rezim ini @KPK_RI punya nyali demi keadilan??,” sindir Ordinary People.
Baca: KPK Sebut Kasus Sumber Waras Sudah Temukan Titik Terang
Keengganan lembaga anti rasuah itu menindaklanjuti hasil audit investigasi RS Sumber Waras yang dilakukan BPK menyedot perhatian banyak pihak. Tudingan demi tudingan pun segera menghampiri KPK yang dipimpin Agus Raharjo. Padahal, KPK sendiri yang memerintahkan BPK untuk melakukan audit.
Sejumlah tudingan itu di antaranya, KPK dinilai tidak konsisten dalam proses penegakkan hukum, KPK melakukan kompromi dengan BPK agar temuan tidak dipublis lagi, mal-praktek penegakkan hukum, pimpinan KPK berpolitik hingga KPK yang takut dengan kekuatan besar yang berada di balik skandal RS Sumber Waras.
Lebih jauh, KPK juga dinilai telah menjadi alat kekuasaan sehingga tebang pilih dalam menangani kasus korupsi. Bahkan, KPK lebih ekstrim lagi dinilai telah menjadi alat para cukong dan taipan yang berambisi membangun kerajaan bisnis di Indonesia. Dan pimpinan KPK hanya bertindak sebagai juru bicara para cukong dan taipan saja. (ed)
Editor: Eriec Dieda
