NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – KPK kembangkan kasus Bupati Tulungagung di Pemprov Jatim, Gubernur Khofifah mengingatkan OPD SOP Pengelolaan Keuangan.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengaku saat ini sedang mengumpulkan seluruh kepala OPD Pemprov Jatim untuk menyikapi pengembangan kasus suap APBD Bupati Tulungagung Sahri Mulyo oleh KPK di Jatim.
Khofifah mengingatkan seluruh jajaran OPD Pemprov Jatim untuk berhati-hati dalam pengelolaan bantuan keuangan.
“Kalau ada bantua keuangan, hibah, harus diverifikasi kembali.Masing-masing harus di cek dan sesuai dengan kebutuhan dan seterunya. SOP harus dipatuhi,” jelas mantan Mensos ini di Surabaya, Jumat (12/7/2019).
Baca juga: Ditahan KPK, Gubernur Jatim Tetap Lantik Bupati Tulungagung Terpilih
Khofifah kembali menegaskan jika ada bantuan keuangan, ada hibah, verifikasi kembali. Sampaikan kepada seluruh tim.
“Ini kan ada eselon II, eselon III, eselon IV. Masing-masing cek penerimanya valid,” ucapnya.
Sekadar diketahui, KPK melakukan penggeledahan dalam penyidikan kasus suap terkait pembahasan, pengesahan dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.
Ada lima lokasi di Jatim yang digeledah KPK ,diantaranya kantor Badan Pembangunan Daerah Provinsi (Bappeda) Jawa Timur, serta empat rumah pribadi beberapa pejabat aktif maupun pensiunan Bappeda Jatim.
Beberapa pejabat yang menjalani pemeriksaan oleh KPK dalam pengembangan tersebut diantaranya mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Budi Setiawan. Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, yakni Joko Tri Asmoro, Choirurrohim, Tutut Sholihah, Riyanah, Lilik Herlin, Wiwik Tri Asmoro W, Imam Sapingi, Nurhamim, Imam Sukamto, dan Agung Darmanto.
Sebelumnya juga KPK juga menggeledah rumah dari Budi Setiawan, Budi Juniarto (mantan Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jatim, Tony Indrayanto (mantan Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jatim dan Ahmad Riski Sadiq anggota DPR RI.
Pewarta: Setya N
Editor: Eriec Dieda
