Hukum

KPK Didesak Usut Rini Soemarno dan Skandal Prosentase Fee

Klarifikasi Kementerian BUMN Soal Rekaman Percakapan Rini dan Basir Malah Perpanjang Masalah
Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir. (Foto: NusantaraNews)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) didesak untuk segera mengusut Menteri BUMN Rini Soemarmo dan skandal prosentasi fee. Ini menyusul beredarnya rekaman percakapan Rini Soemarno dengan Direktur Utama PLN, Sofyan Basir yang menghebohkan publik tanah air.

Keduanya diduga sedang membahas pembagian jatah fee terkait proyek storage LNG di Bojonegoro, di Serang, Banten yang akan dibangun oleh PT. Bumi Sarana Migas (BSM). Tidak tanggung-tanggung, dalam rekaman tersebut dicantumkan persentase yang diperdebatkan.

Asumsi tentang BUMN selalu jadi sapi perah, kembali dibuktikan dengan adanya rekaman permintaan fee Rini Soemarno pada dirut PLN. Menurut Ketua Masyarakat Anti Penghisapan Darah (MARAH) BUMN, Rizavan Sufi Thoriqi kemungkinan kondisi yang sama, dialami oleh BUMN lainnya. Semisal dugaan terkait fee dalam proyek kapal listrik yang juga menghembuskan nama Rini Soemarno.

Baca Juga:
Desak Transparansi BUMN, KPK Akan Temui Rini Soemarno
Kementerian BUMN Ambil Langkah Hukum, Roy Suryo Siap Validasi Rekaman Percakapan Rini-Basir

Baca Juga:  Inilah Sejarah Yang Tidak Boleh Dilupakan Oleh Kita Semua

Untuk itu MARAH BUMN mendesak kepda KPK agar segera mengusut kasus tersebut. “Sebaiknya rekaman tersebut dilihat sebagai kemungkinan adanya hantu korupsi yang masih berada di pemerintahan Jokowi-JK hingga hari ini, bukan malah mencari siapa penyebarnya. Rekaman tersebut bukan hanya mengganggu menteri BUMN tetapi seharusnya diusut seperti isu yang berkembang di masyarakat sehingga tidak mengganggu kinerja pemerintahan Jokowi-JK pada khususnya,” ungkap Rizavan Sufi Thoriqi dalam keteranganya, Selasa (8/5/2018) di Jakarta.

Dirinya menambahkan, KPK sebagai lembaga yang banyak diharapkan masyarakat dalam menumpas korupsi, dapat membuktikan apakah benar ada bagi-bagi Fee dalam proyek LNG dan proyek di Kementerian BUMN lainnya. Hal itu karena rekaman tersebut bukan hanya mengganggu Rini Soemarno saja, tapi juga mengganggu masyarakat yang menginginkan negara Indonesia bersih dari Korupsi.

Baca Juga:
Analis: Menteri Rini Sukses Bikin 24 BUMN Merugi
Para Pilot Akan Ambil Sikap Tegas Jika Ada yang Ingin Hancurkan Garuda

Baca Juga:  Pemkab Sumenep Pasang Poster Terkait Rokok Ilegal, Pelaku Bisa Terjerat Pasal 54 UU No. 39 Tahun 2007

“Masyarakat Anti Penghisapan Darah BUMN mendukung KPK untuk segera memeriksa dan mengungkap dugaan keterlibatan Rini Soemarno, keluarga dan kroni-kroninya bila memang terlibat dalam bagi-bagi fee yang dibungkus dengan bentuk prosentase proyek PLN dan BUMN seperti yang beredar saat ini,” tegas dia.

Untuk itu, menurutnya, KPK sudah seharusnya segera memanggil Rini Soemarno untuk diperiksa atas isu yang berkembang agar tidak menjadikan polemik dan kisruh dalam pemerintahan. “Berangkat dari rekaman pembicaraan Rini Soemarno dengan salah satu Dirut BUMN menjadikan pintu masuk KPK untuk menelusuri, memeriksa dan mengungkap isu yang menerpa pemerintahan saat ini,” ujarnya.

Pewarta: Alya Karen

Ikuti berita terkini dari Nusantaranews di Google News, klik di sini.

Related Posts

1 of 3,055