NUSANTARANEWS.CO – Korupsi Jadi Alat Teror Tanpa Bentuk Kaum Imperialis. Sekedar untuk menyegarkan ingatan kita bahwa ada sebuah peristiwa menarik menjelang pelantikan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman yang sudah memasuki masa pension. Betapa tidak menarik bila tiba-tiba digagalkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menjadikan BG sebagai tersangka, satu hari setelah Presiden Jokowi resmi mengumumkannya sebagai calon tunggal Kapolri.
Peristiwa tuduhan tiba-tiba oleh KPK tersebut jelas mengundang tanda tanya besar di kalangan publik. Ada apa dengan KPK? Mengutip mantan Kapolri Jenderal Caheruddin Ismail yang mengomentari, “Kenapa tidak menunggu setelah pelantikan, kan KPK bisa terus memeriksa BG walaupun dirinya telah dilantik menjadi Kapolri? Kalau memang ada bukti pasti jatuh dengan sendirinya.” Ujar Chaeruddin. Ya, memang terkesan sangat aneh perilaku para komisoner KPK yang begitu besar nafsunya menjegal BG agar tidak menjadi Kapolri.
Harus diakui bahwa perilaku komosioner KPK jelas-jelas telah menciptakan “instabilitas” penegakan hukum di tanah air, bahkan berpotensi menciptakan ketegangan politik dan preseden hukum yang buruk di kemudian hari. Disamping itu, ada kesan kuat bahwa manuver yang dilakukan KPK terhadap BG adalah sebuah pesanan dari misi tertentu oleh orang-orang tertentu yang tidak suka dengan integritas BG, apalagi bila BG menjadi Kapolri.
Drama semakin menarik setelah muncul kisah “Rumah Kaca” yang menceritakan adanya pertemuan antara Ketua KPK Abraham Samad dengan beberapa anggota tim sukses Jokowi. Semakin menarik setelah peristiwa pertemuan tersebut dibenarkan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, yang penuturannya bahwa pada 19 Mei 2014, satu hari sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menutup pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, dirinya ditugaskan oleh Jokowi untuk menyampaikan ke Abraham bahwa Jokowi telah memutuskan Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden.
Rupanya, Abraham Samad sudah mengetahui lebih dahulu informasi tersebut berdasarkan operasi intelejen yang dijalankannya dalam bentuk penyadapan. Sontak Abraham menuding Komjen BG sebagai pihak yang menggagalkan pencalonan dirinya sebagai calon wakil presiden.
Berdasarkan cerita Hasto yang mengkonfirmasi kebenaran pertemuan Abraham dan tim sukses Jokowi – maka tampak ada benang merah yang menghubungkan keputusan KPK dengan penetapan BG sebagai tersangka. Jelas sarat dengan intrik politik. Menjadi masuk akal bila Kabareskrim Budi Waseso mengatakan bahwa institusi penegakan hukum sangat rentan terhadap permainan politik.
Dalam konteks yang lebih luas semakin mengkonfirmasi bahwa Indonesia kini telah menjadi sasaran perang asimetris. Sebuah perang mental dan otak yang daya hancurnya lebih dahsyat dari ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Bahwa “korupsi” telah menjadi alat “terror” tanpa bentuk yang efektif yang digunakan oleh kaum imperialis untuk melemahkan NKRI. Daya rusaknya sangat dahsyat bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, karena serangan tersebut merusak mental, moral dan keuangan negara. Bahkan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengadu domba antar elit politik, dan institusi negara. (AS/ER)
