NUSANTARANEWS.CO, Jakarta- Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Puri Kencana Putri menyatakan bahwa mendekati momentum politik Pilkda 2018 dan Pemilu 2019 Presiden Joko Widodo harus memastikan bahwa dirinya mampu mengendalikan dan mengkontrol secara penuh kekuatan TNI-Polri.
“Presiden harus memastikan gestur politik menunjukan adanya kepemimpinan utuh yang bisa menWakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)gkontrol dan mengendalikan aktor-aktor keamanan, terutama TNI dan Polri. Karena tahun-tahun kedepan kita akan menghadapi tahun-tahun panas, tahun-tahun pilkada dan tahun-tahun pemilu nasional,” ujar Puri di Jakarta, Kamis (5/10/2018).
Puri menuding drama politik yang akhir-akhir ini terjadi merupakan upaya untuk mencari panggung menjelang Pemilu 2019 “Kita nggak tau apakah drama politik ini adalah manifestasi politik dari ancang-ancang masing-masing figur untuk berlaga di politik 2019,” ucapnya.
Puri menilai pada ulang tahun yang ke-72 tahun ini, pemerintah masih memiliki kelemahan untuk membangun bargaining dalam mengendalikan otoritas militer.
“Diulang tahun yang ke-72 ini, kelemahanya bukan hanya di Cilangkap atau di markas-markas militer, kelemahannya juga ada di Istana yang tidak berhasil membangun posisi tawar tinggi yang tidak mampu mengendalikan militer,” sambungnya.
Puri melanjutkan, Kontras mempunyai sikap mengenai dikhotomi sipil dan militer. Menurutnya, kemampuan sipil dalam mengkontrol militer itu mutlak diperlukan karena merupakan amanat dari reformasi.
“Hanya otoritas sipil lah yang bisa menafsirkan apa yang dimaksud dengan berdaulat, berdemokratis, berpenegakan hukum dan berkeadilan sosial,” pungkasnya.
Reporter: Syaefuddin A
Editor: Eriec Dieda
