NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Alumnus Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UGM Yogyakarta, Muchtar Effendi Harahap menilai selama 4 tahun menjadi presiden, politik luar negeri Joko Widodo (Jokowi) hanya mengutamakan urusan ekonomi belaka, tidak menyentuh soal politik keamanan.
“Kinerja dan kegagalan Jokowi di bidang politik luar negeri juga dapat dinilai berdasarkan standar kriteria peran Indonesia di di kancah ASEAN. Realitas obyektif menunjukkan, Jokowi masih mengutamakan urusan ekonomi semata, bukan politik keamanan,” kata Muchtar kepada redaksi, Jakarta, Senin (1/10/2018).
“Padahal di ASEAN sendiri, kini terjadi kevakuman kepemimpinan,” tambahnya.
Baca juga: Politik Luar Negeri Jokowi di ASEAN Dinilai Hanya untuk Mencari Investasi dan Utang
Dia menerangkan, Indonesia di bawah Jokowi sebagai negara dengan kepemimpinan diakui secara alami kurang mampu merepresentasikan ASEAN dalam forum-forum multilateral.
Hal itu terlihat Jokowi tidak menjadikan ASEAN sebagai pijakan utama dalam politik luar negeri Indonesia. Bahkan, kata dia, Jokowi tidak menempatkan ASEAN sebagai prioritas dalam politik luar negeri Indonesia.
“Indonesia tidak lagi berperan sebagai negara bangsa berpengaruh dan menjadi pemimpin di Asia Tenggara,” jelas Muchtar.
“Kompetensi Jokowi di bidang politik luar negeri masih rendah baik dari pengetahuan/pemahaman, unjuk kerja/pengalaman dan moralitas/kepemimpinan,” sambung peneliti NSEAS ini.
Baca juga: Pemerintah Tak Pernah Kelola Dengan Baik Geopolitik Indonesia di Panggung Global
Muchtar melanjutkan, standar kriteria penguatan diplomasi ekonomi menyebabkan Jokowi fokus mendukung penghapusan non-tariff barrier dalam perdagangan pasar utama dan pembukaan pasar prospektif antara lain di kawasan Eropa Timur, Eropa Tengah, Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Selatan, Sub-Sahara Afrika, Amerika Utara, Amerika Latin dan Asia.
“Diplomasi ekonomi ini dipraktekkan Jokowi pd KTT APEC di Beijing (2015), KTT ASEAN ke-25 di Myanmar, KTT G20 di Australia, Forum G20 di RRC (2016). Jokowi memanfaatkan forum-forum ini untuk menggalang kerjasama ekonomi, terutama infrastruktur. Intinya, Jokowi lebih utamakan diplomasi ekonomi,” paparnya.
Sayangnya, kata dia, hasil diplomasi ekonomi itu tak berbanding lurus dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Indonesia justru mengalami keterpurukan ekonomi.
Baca juga: Sebagai Leader ASEAN, 2019-2020 Indonesia Berpeluang Menjadi Penjaga Perdamaian Dunia
“Neraca perdagangan luar negeri semakin defisit, rupiah semakin melemah atas dolar US, ekspor berkurang impor semakin banyak bagaikan air bah,” katanya.
Tragisnya, utang pemerintah era Jokowi diklaim untuk untuk infrastruktur. “Ternyata, klaim palsu dan berbohong,” cetusnya. Dia menyitir statemen Faisal Basri yang menyebutkan bahwa hanya belasan % untuk infrastruktur, sisanya sebagian bayar bunga dan utang pokok pemerintah.
“Diplomasi luar negeri Jokowi hanya untuk bayar utang,” tukasnya.
Terakhir Muchtar menuturkan tidak ada yang bisa diharapkan dari diri seorang Jokowi untuk mampu mengurus politik luar negeri Indonesia. “Sangat minim sehingga tidak layak untuk lanjut menjadi Presiden RI,” katanya.
“Terlalu besar dan terbeban negara Indonesia ini dipimpin Jokowi dalam pergaulan internasional. Kalau mempimpin Republik Maladewa yang penduduknya 100% muslim dan hanya ratusan ribu jiwa, Jokowi bolehlah!,” tambah Muchtar.
Republik Maladewa adalah sebuah negara kepulauan di Samudra Hindia, terletak di sebelah selatan-barat daya India.
Baca juga: Selamat Ulang Tahun ASEAN Ke-50
Pewarta: Almeiji Santoso
Editor: M Yahya Suprabana
