Connect with us

Hankam

Komnas HAM Ungkap Teror di Nduga Papua Sudah 3 Kali Terjadi

Published

on

Tim Gabungan TNI Polri Lakukan Evakuasi Korban Penyanderaan OPM pada 17 November 2017 (Foto Dok. Nusantaranews)

Tim Gabungan TNI Polri Lakukan Evakuasi Korban Penyanderaan OPM pada 17 November 2017 (Foto Dok. Nusantaranews)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Komisioner Komnas HAM, Amiruddin mengungkap bahwa dalam beberapa bulan terakhir kasus teror pembunuhan di Kabupaten Nduga, Papua oleh kelompok separatis sudah 3 kali terjadi. Terbaru pada 1-2 Desember 2018 yang menewaskan puluan warga.

“Saya lupa. Paling tidak di daerah Nduga aja sudah 3 kali. Dalam beberapa bulan terakhir. Pertama sejak Pilkada, habis itu dua bulan yang lalu mengalami kejadian yang sama, yang paling besar kan memang ini,” kata Amiruddin kepada wartawan, Rabu (5/12/2018) di Jakarta.

Untuk itu, Komnas HAM mengaku memiliki perhatian khusus terkait teros pembunuhan yang diduga oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OMP). “Ini tidak biasa dengan jumlah yang besar. Kan mengerikan. Kita sama sama beri perhatian. Ini program kemanusiaan di Papua masalah serius,” sambunya.

Baca Juga: Polisi Jangan Dibiarkan Sendiri Bebaskan Sandera di Mimika, Papua

Alasan menjadi perhatian serius Komnas HAM, supaya kedepan kasus pembunuhan brutal terhadap sipil tak terulang. Apakah pemerintah gagal memberikan jaminan keamanan bagi warganya di Papua? Mengingat kasus serupa kerap terjadi. Amiruddin mengatakan hal itu terlalu jauh.

“Masalah di Papua ini memang sudah lama. Karena sudah lama makanya yang kita tunggu adalah apa langkah-langkah yang mau diambil pemerintah?” terangnya.

Itulah yang sampai hari ini, kata dia belum mendapatkan jalan keluar terbaik. “Yang ada kan cuman membangun infrastruktur, langkah yang lainnya apa? Ini yang belum jelas sehingga peristiwa seperti ini kerap terulang?” jelasnya.

Baca Juga: Tugaskan Polisi Hadapi Kelompok Separatis Papua Adalah Kesalahan

Sementara itu, menurut Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW), Neta S Pane kasus pembantaian warga sipil di Nduga Papua disebut sebagai bentuk kelemahan pemerintah dalam menjamin keamanan di Papua.

“Kasus ini menunjukkan lemahnya koordinasi pemerintah dalam menjaga keamanan Papua, khususnya terhadap pekerja yang sedang mengerjakan proyek ambisius Jokowi, yakni Jalur Trans Papua,” ungkap Neta dalam keterangan persnya, Rabu (5/12/2018).

Lemahnya koordinasi ini lanjutnya, terlihat dari pernyataan Jokowi yang mengatakan daerah Nduga adalah daerah merah. Sementara Kadiv Humas Polri justru mengatakan daerah aman.

“Ini jelas membuat publik bingung. Mengingat Jokowi sebagai presiden mengatakan Nduga adalah daerah merah, lalu kenapa pengamanan terhadap pekerja tidak maksimal? Atas kecerobohan inilah Jokowi harus minta maaf dan segera mencopot Kapolda Papua,” tegasnya.

Pewarta: Romadhon
Editor: Eriec Dieda

Advertisement

Terpopuler