EkonomiPolitik

Komisi VII Kecewa Pemerintah Menyerah Hadapi Lobi Freeport

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Anggota komisi VII DPR fraksi PPP Joko Purwanto mengaku kecewa dengan keputusan lentur pemerintah yang akhirnya memberikan ijin ekspor konsentrat kepada PT Freeport. Menurutnya, pemberian ijin ekspor tersebut mengindikasikan pemerintah menyerah hadapi lobi-lobi politik yang dimainkan perusahaan besar asal negeri Paman Sam itu.

“Hal itu menunjukkan bahwa kita semakin kalah,” ujar Joko di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Joko mengatakan pemberian ijin membuktikan lemahnya posisi tawar pemerintah didepan kekuatan korporasi. Lebih dari itu, Joko menyimpulkan kegagalan pemerintah menerapkan UU nomor 4 tahun 2009 tentang larangan ekspor konsentrat bagi perusahaan yang tak memenuhi syarat kepemilikan smelter menunjukkan cengkraman Freeport di Indonesia begitu kuat.

“Ini menunjukkan adanya cengkeraman kuku sebuah perusahaan besar sekelas Freeport. Rasa nasionalisme kita kalah dari lobi-lobi politik. Kita kalah dari kekuatan besar. Dan cengkeraman Amerika semakin terbuktikan dengan adanya hal tersebut,” ungkapnya.

Joko mengaku dirinya menaruh curiga melunaknya pemerintah melalui pendekatan Amerika dengan cara yang tidak biasa. Ia berpikir ada keterkaitan keputusan pemerintah dengan kedatangan Wakil Presiden Amerika Pence beberapa hari lalu.

Baca Juga:  Anton Charliyan: Penganugrahan Kenaikan Pangkat Kehormatan kepada Prabowo Subianto Sudah Sah Sesuai Ketentuan Per UU an

“Realitanya, bahwa kita kedatangan Wakil Presiden Amerika Serikat malah diam,” ucapnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Kementerian ESDM Teguh Pamudji mengungkapkan rekomendasi pemberian ijin ekspor konsentrat bagi Freeport setelah perusahaan asal Amerika itu memiliki ijin IUPK sementara. Ia menjelaskan ijin IUPK tersebut berdurasi selama delapan bulan dengan masa berlaku sejak 10 Pebruari 2017 hingga 10 Otober 2017.

Pewarta: Achmad Hatim
Editor: Achmad Sulaiman

Related Posts

1 of 63