NUSANTARANEWS.CO – Anggota Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih, menyangsikan jika kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di seluruh Indonesia termasuk di Papua akan bisa berjalan lancar dan bisa bertahan lama.
“Kita mendukung semua (kebijakan itu), dan kita lihat saja ujian kebijakan itu. Apakah bisa berjalan lancar? Ya kita tunggu saja. Karena yang menjadi persoalan, apa ini bisa bertahan hingga 2-10 tahun dan bahkan seterusnya,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (25/10/2016).
Pasalnya, menurut Politisi dari Partai Golkar itu, selama ini PT Pertamina (Persero) Tbk selalu mengaku mengalami kerugian besar sebagai dalih menaikan harga BBM beberapa tahun belakangan ini.
“Apalagi kan kita sering dengar Pertamina mengaku rugi sehingga menaikan harga BBM, hal ini juga perlu diantisipasi pemerintah. Jangan sampai tidak sehat bagi bisnis Pertamina itu sendiri. Kita tidak ingin harga BBM di Papua mahal lagi,” ujarnya.
Eni juga mengingatkan agar pemerintah serius menjalankan program yang menjadi kebijakan presiden, jangan timbul kesan apa yang dilontarkan Jokowi hanya sebatas pencitraan saja.
“Makanya kita meminta pada pemerintah atau Pertamina mencari strategi jitu agar benar-benar kebijakan ini dapat berjalan terus, dan jangan sampai dianulir,” katanya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Papua, tepatnya di Dekai, Yahukimo, pada Selasa (18/10/16) lalu, Presiden telah meresmikan program BBM satu harga di seluruh Indonesia agar berkeadilan.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi memerintahkan bawahannya agar harga BBM jenis Premium dan Solar yang di Jawa seharga Rp6.450/liter dan 5.150 /liter juga dirasakan warga Papua, bahkan hingga yang berada di pelosok-pelosok. Dimana, selama ini di daerah pegunungan Papua sangat mahal hingga mencapai Rp60.000-Rp100.000/liternya. (Deni)
