NUSANTARANEWS.CO – Merebaknya isu suap seorang Direksi BUMN di Singapura baru-baru ini, telah menghangatkan media sosial dan media online di tanah air. Terutama dengan pernyataan KPK yang secara langsung telah menimbulkan spekulasi publik yang tidak sehat. Demikian yang dirasakan Wakil Ketua Komisi VI DPR terhadap pernyataan KPK yang tidak menegaskan siapa direksi penerima suap di Singapura itu. Wakil ketua komisi VI DPR Farid Alfauzi mengharap KPK berani tunjuk hidung langsung yang bersangkutan.
“Kalo memang sudah ada bukti awal, kenapa tidak segera ditangkap . Sehingga menteri BUMN bisa menunjuk direksi baru. Kita komisi VI cinta pada indonesia raya. Kita cinta KPK untuk memberantas korupsi. Tapi, hentikan KPK beropini,” ujar Farid di gedung DPRRI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/9/2016).
Farid meminta KPK lebih menunjukkan perannya sebagai lembaga negara yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Bukan sebaliknya, kata Farid, KPK menjadi sumber pemicu simpang siurnya isu.
“KPK sebaiknya tidak beropini. Karena KPK mendapatkan tugas dan amanat Undang-Undang untuk tidak beropini. Tetapi KPK harus tindak tegas pelaku korupsi. KPK hanya menyebut salah satu direksi BUMN tanpa memastikan siapa sebenarnya yang dimaksud. Padahal khan direksi BUMN khan banyak. Ada sektor perbankan, BNI, Mandiri, BRI. Di sektor pengolahan ada semen gresik, Pupuk Petrolimia gresik. Di sektor pertambangan ada Pertamina, PGN, dan di sektor Konstruksi ada Wika dan lain sebagainya,” paparnya.
Farid mengungkapkan negara butuh dukungan seluruh pihak demi terciptanya stabilitas politik dan ekonomi. Karena itu ia meluruskan opininya supaya tidak menambah kegaduhan yang bisa berujung pada rusaknya stabilitas politik hingga menurunnya optimisme pasar di Indonesia.
“Kalau kemudian opini ini menjadi negatif, imbasnya dapat berakibat pada sentimen buruk pada pasar. Saham nasional bisa anjlok dan dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar pada negara ini. Selain itu, opini KPK ini juga dapat membuat resah dan kecurigaan satu sama lainnya di kalangan direksi dan komisaris di seluruh perusahaan BUMN. Tidak menutup kemungkinan karena opini KPK ini juga membuat runtuh moral karyawan yang akhirnya memperburuk kinerja perusahaan. Sebaiknya KPK langsung tunjuk. Langsung aja tangkap supaya tidak muncul kegaduhan. Bangsa ini butuh ketentraman dan stabilitas,” jelasnya.
Sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan, pihaknya sedang menyelidiki dugaan suap ke salah satu direktur BUMN. Menurut dia, transaksi suap dilakukan di Singapura agar tidak terlacak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Namun, KPK ternyata sudah menjalin kerja sama dengan Biro Investigasi Praktik Korupsi Singapura (CPIB). Karenanya, KPK pun mendapat pasokan data dari CPIB tentang oknum dirut BUMN penerima suap di Singapura itu.(Hatiem)
