NUSANTARANEWS.CO – Komisi IV DPR Menentang Rencana KKP Miliki Pesawat Terbang Pengamatan Maritim. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana membeli pesawat tempur ditambah 1 kapal laut untuk melengkapi perangkat armadanya. Hal itu termaktub dalam anggaran KKP di rancangan APBNP 2016.
KKP ingin memiliki pesawat terbang pengamatan maritim karena dinilai efektif untuk mengawasi perairan Indonesia karena menganggap sebagai salah satu prasyarat teknis pesawat terbang pengamatan maritim itu adalah kemampuan terbang selama 8-10 jam.
Namun keinginan itu sepertinya tidak mendapat respons positif wakil rakyat di DPR. Komisi IV secara tegas menolak rencana KKP tersebut. “Komisi IV pasti tidak menyetujui. Pembelian pesawat tempur bukan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) KKP,” ujar wakil ketua komisi IV Daniel Johan di kantor DPR, Jakarta, Selasa (14/6/20016).
Baca: Menteri Susi Ingin Beli 6 Pesawat Patroli Maritim
Daniel membeberkan bahwa anggaran yang dicanangkan KKP untuk membeli pesawat dan kapal mencapai Rp 900 miliar. Menurutnya, dana tersebut tidak strategis jika dialokasikan untuk membeli enam pesawat tempur dan satu kapal laut.
Dikatakan Daniel, sejatinya KKP memiliki tugas pokok untuk mensejahterakan nelayan Indonesia. Sehingga, kata dia, justru akan lebih terarah jika dana Rp 900 miliar dapat dialokasikan untuk pemberdayaan nelayan.
“Tupoksi KKP kan mensejahterakan nelayan. Saya ingin dana itu dibatalkan saja. Kalau tidak, saya tidak bertanggungjawab. Perubahan 2016 (APBNP 2016 untuk KKP) tentu kita tidak setuju,” ucap wakil Sekjend DPP PKB tersebut.
Lebih lanjut Daniel mengutarakan adanya akal-akalan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di balik rencana belanja peswat dan kapal tersebut. “Ada rencana menteri Susi untuk mengakali pembelian pesawat tempur dengan cara multi-year. Tapi apapun alasannya, pembelian itu tidak relevan,” sebutnya. (Hatiem)
