HukumTerbaru

Komisi III: Dua Nama Calon Hakim Agung Bermasalah

NUSANTARANEWS.CO – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan mengumumkan hasil tes Calon Hakim Agung, hari ini, Selasa, (30/8/2016). Pengumuman dilakukan setelah Komisi III menyelesaikan seluruh rangkaian uji kelayakan dan kepatutan Calon Hakim Agung. Rencananya pengumuman akan dilakukan di Ruang Kerja Komisi III, Gedung DPR RI.

Sebelumnya Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu mengaku kecewa dengan nama-nama calon hakim agung yang dikirim oleh Komisi Yudisial (KY). Sebab sejumlah calon hakim agung yang diusulkan oleh KY minim integritas. Padahal untuk membenahi kinerja Mahkamah Agung (MA), seyogyanya KY mengirimkan calon hakim yang kompeten serta mempunyai integritas yang tinggi.

Selain itu hakim agung juga harus mempunyai kapasitas sebagai pengambil keputusan tingkat akhir suatu upaya hukum. Sebab itu pengetahuan tentang hukum harus dimiliki serta pastinya tidak mempunyai rekam jejak yang kurang baik.

Untuk itu Komisi III menegaskan tidak akan meloloskan Calon Hakim Agung yang memiliki integritas buruk.

Baca Juga:  Mayoritas Belum Punya, Para Pelaku UMKM di Jawa Timur Layak Dibantu Sertifikasi Hak Merk

Sebelumnya KY telah memberikan nama-nama calon Hakim Agung kepada DPR. Kelima orang tersebut adalah, Ibrahim (perdata), Panji Widagdo (perdata), Setyawan Hartono (perdata), Hidayat Manao (Militer), Edi Riadi (Agama), Dermawan S Djamian (CHA), dan Marsidin Nawawi (CHA). Dari nama-nama tersebut ada dua orang nama yang menjadi perhatian publik.

Pertama Marsidin Nawawi. Marsidin menjadi sorotan publik lantaran saat menjalani uji kelayakan dia pernah mengusulkan agar koruptor tak perlu diberikan hukuman penjara. Menurutnya koruptor cukup mengembalikan uang ke negara saja. Alasan dia mengusulkan hal tersebut karena tujuan Pemberantasan Korupsi itu lebih menyasar untuk recovery aset saja, lebih kepada pulihnya keuangan negara. Bukan semata-mata untuk menghukum.

Lalu hakim kedua yang menjadi sorotan adalah Hidayat Manao. Hidayat Manao tersangkut dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam perkara pidana No 35K/PMT-II/AD/XII/2015. (Restu)

Related Posts