NUSANTARANEWS.CO, Jayapura – Kodam XVII/Cenderawasih menegaskan pihaknya tidak akan menarik aparat keamanan TNI-Polri yang telah ditugaskan di Kabupaten Nduga setelah insiden penembakan puluhan pekerja proyek jalan Trans Papua awal Desember lalu.
Kodam XVII/Cenderawasih menilai, tindakan gerombolan separatis pimpinan Egianus Kagoya sudah di luar batas kewajaran dan tidak dapat ditolerir karena melakukan pembantaian secara keji terhadap rakyat sipil yang tidak berdosa.
Pernyataan ini keluar usai pemerintah diminta menarik aparat TNI-Polri yang telah dikerahkan ke Nduga. Permintaan penarikan itu sendiri disampaikan Gubernur Papua, Ketua DPR Papua, dan pimpinan Fraksi DPR Provinsi Papua.
“Seharusnya bila gubernur dan Ketua DPR sebagai seorang pemimpin dan wakil rakyat yang bijak, beliau tidak harus meminta aparat keamanan TNI-Polri yang ditarik, tetapi para pelaku pembantaian itulah yang harus didesak untuk menyerahkan diri beserta senjatanya kepada pihak yang berwajib guna menjalani proses hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya,” kata Kapendam XVII Cenderawasih Kolonel Muhammad Aidi, Jumat (21/12/2018).
“Bukankah gerombolan separatis pimpinan Egianus Kogoya telah menyatakan bahwa merekalah yang bertanggung jawab telah melakukan pembantaian terhadap puluhan karyawan PT Isataka Karya? Kalau mereka memang bertanggung jawab harusnya jangan menjadi pengecut dan bersembunyi kemudian ke mana-mana berkoar-koar seolah-olah mereka yang teraniaya sedangkan aparat keamanan dituduh sebagai penjahat kemanusiaan,” sambungnya.
Kolonel Aidi menegaskan, kedatangan aparat TNI-Polri ke Nduga bukan untuk menakut-nakuti, apalagi membunuh rakyat. “Yang kami cari adalah mereka para pelaku pembantaian. Rakyat dan aparat TNI-Polri bisa merayakan Natal bersama di daerah tersebut,” tegasnya.
Dia menuturkan, rakyat tidak perlu merasa terganggu atas kehadiran TNI-Polri di Mbua dan Yigi Kompleks. Yang merasa terganggu, kata dia, adalah mereka para pelaku kejahatan yang berlumuran dosa telah membatai warga sipil yang tidak berdaya.
“Kepada para kelompok-kelompok berkepentingan, para pejabat birokrat, wakil rakyat, akademisi, tokoh agama, aktifis, pemerhati HAM dan lain-lain yang selalu berkomentar miring menyudutkan aparat TNI-Polri seakan-akan tidak ada sesuatu pun yang benar yang dilakukan oleh TNI-Polri, instrospeksilah diri saudara, berhentilah mengatas namakan rakyat seolah-olah saudara adalah dewa pelindung dan penyelamat rakyat, karena belum tentu juga seberapa besar peranan saudara untuk memihak kepada kepentingan rakyat,” urainya.
(eda/myp)
Editor: M Yahya Suprabana
