NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Koordinator Koalisi Mahasiswa Bersatu, Rusdi Bicara menilai bahwa Dirut PT Agung Sedayu Group (ASG), adalah aktor di balik kasus sertifikat HGB Pulau D yang terbit tepat tanggal 24 Agustus 2017. Dirinya menduga ada kasus dugaan suap raperda tentang reklamasi Teluk Jakarta.
“Benar bahwa KPK telah memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan suap pembahasan raperda tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta dan KPK tengah mendalami pertemuan di kediaman bos PT ASG, Sugianto Kusuma alias Aguan pada akhir 2015 lalu,” ungkap dia, dalam keterangan tertulis, Selasa (24/10/2017).
Namun kenapa Aguan dan Taufik yang telah diperiksa KPK masih bungkam. Sementara anggota DPRD DKI Jakarta M Sanusi, melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti justru membenarkan adanya pertemuan tersebut.
Dirinya menilai reklamasi Teluk Jakarta tidak diawali dengan kajian. “Apakah Perda sebagai dasar hukum sudah terbukti ampuh? Reklamasi belum ada dasar hukumnya. Surat penerbitan HGB pulau D sudah dikeluarkan artinya Aguan dan BPN Jakarta utara menabrak aturan,” ujar dia.
Dirinya bersama mahasiswa lainnya akan membentuk jaringan gerakan besar dan akan menduduki markas besar Polisi karena aroma reklamasi diduga ada pejabat Kepolisian yang melindungi Aguan dan BPN Jakarta utara.
Untuk itu, Koalisi Mahasiswa Bersatu yang terdiri dari Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya, Universitas Islam Jakarta, Universitas STMT Trisakti, Universitas Yai, Universitas Mercu Buana, Universitas Bung Karno, Universitas Ibnu Caldun Jakarta dan Universitas MPU Tantular menuntut agar segera ditangkap dan diperiksa PT Agung Sedayu Grup dalam kasus diterbitkannya sertifikat HGB Pulau D yang cacat hukum.
Selanjutnya Koalisi Mahasiswa Bersatu mengutuk keras Agung Sedayu Grup dan BPN Jakarta Utara serta mendesak KPK dan Kepolisian agar segera menyeret semua aktor yang terlibat dalam proyek reklamasi.
“Kami mengutuk segala bentuk kerja proyek reklamasi. Tolak reklamasi kami akan datangi gubernur terpilih, agar bersama-sama medesak mantan gubernur Joko widodo selaku Presiden untuk menolak rekalamasi,” terangnya. (Gendon)
Editor: Romandhon
