Connect with us

Hankam

Klarifikasi Terkait Impor Senjata Berubah-ubah, Wibawa Pemerintah Bisa Jatuh

Published

on

Senjata yang diimpor PT. Mustika Duta Mas untuk Korps Brimob Polri tertahan di Gedung UNEX Area Kargo Bandara Soekarno-Hatta. Senjata api jenis 4x46mm SAGL ini diantar langsung oleh Pesawat Charter model Antonov AN-12 TB dengan Maskapai Ukraine Air Alliance UKL-4024. (Foto: Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Sekretaris Jenderal, DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyesalkan ketidak-konsistenan pemerintah dalam memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait impor senjata Polri. Klarifikasi terkait pengadaan senjata impor itu diketahui berbeda-beda antar petinggi satu dengan petinggi lainnya. Alhasil, masyarakat bingung.

Di media sosial, sikap mencla-mencle dalam mengklarifikasi soal impor senjata ini menjadi buah bibir masyarakat luas.

“Masyarakat prihatin  dengan pernyataan dan penjelasan yang sering berbeda dan juga berubah-ubah. Penjelasan Panglima TNI berbeda dengan penjelasan Menko Polhukam. Penjelasan pihak Polri atas datangnya sejumlah senjata beserta munisinya yang dipesan oleh Brimob juga tidak  konsisten dan berubah-ubah,” ujar Hinca Panjaitan seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (3/9/2017).

Menurutnya, penjelasan yang berubah-ubah itu jika terus dipertontonkan akan menjatuhkan wibawa dan kredibilitas negara dan pemerintah.

“Mana yang benar? Ditambah dengan ramainya pemberitaan di media  sosial, yang  nampak saling menyerang dan mendeskreditkan, terlepas mana yang hoax dan mana yang benar, membuat masyarakat pun ikut tegang dan saling berhadapan. Ini pun tidak boleh dianggap sepele dan dibiarkan,” ucapnya.

Loading...

Hinca menambahkan, dalam keadaan seperti ini masyarakat sungguh ingin mendapatkan penjelasan yang utuh dan lengkap, serta bukan sepotong-sepotong.

“Kata-kata ‘urusan senjata sudah selesai dan tak perlu dibicarakan lagi’ tentu tidak memuaskan masyarakat kita. Selesai bagaimana? Mana yang benar dan mana yang salah? Apalagi pihak-pihak yang ‘bersengketa’ tidak menyampaikan penjelasan secara bersama kepada masyarakat kita.  Dalam era demokrasi dan open  society, masyarakat punya hak untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi (the right to know) di negeri ini,” paparnya.

Baca Juga:  Kata Fadli Dzon, SBY Mempunyai Data Akurat Terkait Ketidaknetralan Aparat

Ia menambahkan tanpa penjelasan yang lengkap, terbuka dan concolidated dari pemerintah, dan bukan hanya penjelasan dari masing-masing pihak, masyarakat bisa memiliki persepsi yang keliru.

“Di jajaran TNI dan Polri-pun pendapat mereka kelihatan berbeda-beda. Hal ini bisa disimak dalam percakapan di media sosial,” ucapnya.

Terakhir, Hinca berharap di masa depan diharapkan semua elemen penyelenggara negara dan pemerintahan, selalu memberikan penjelasan yang konsisten dan  rasional. Sebab kewibawaan dan kredibilitas negara dan pemerintah akan jatuh, jika banyak sekali pernyataan dan penjelasan yang tidak konsisten, saling bertentangan dan berubah-ubah. Kejujuran adalah pilar kepercayaan (trust) masyarakat. (ed)

(Editor: Eriec Dieda)

Loading...

Terpopuler