Connect with us

Politik

Klarifikasi Lahan Perusahaan Milik Prabowo, Gerindra Sindir Penjualan dan Buyback Indosat

Published

on

calon presiden, prabowo subianto, komunitas ojek online, driver ojek online, nusantaranews

Prabowo Subianto naik ojek online saat acara Kopdar Komunitas Ojol Menuju Perubahan 2019 yang diadakan para driver ojek online yang tergabung dalam dalam Forgab (Forum Gabungan) Roda 02, Sentul, Minggu (16/12/2018). (Foto: NUSANTARANEWS.CO)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Waketum Partai Gerindra, Arief Poyuono mengklarifikasi lahan PT Kiani Kertas Milik Prabowo Subianto yang memiliki hak pengelolaan lahan hak guna usaha (HGU) yang dipermasalahkan oleh Joko Widodo pada debat capres 17 Februari lalu. Menurutnya, pengetahuan presiden yang akrab disapa Jokowi itu dangkal terkait sistem agraria dalam pengelolaan lahan di Indonesia.

“Begini kronologis lahan PT Kiani Kertas Milik Prabowo yang memiliki hak pengelolaan Lahan Hak Guna Usaha yang dimasalahkan oleh Joko Widodo yang sangat dangkal pengetahuannya terkait sistem agraria dalam pengelolaan lahan di Indonesia,” kata Arief, Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Baca juga: Jokowi Diduga Tak Paham Soal Lahan HGU

Baca juga: Orang-orang di Lingkaran Jokowi Punya Lahan HGU Lebih Besar dari Milik Prabowo

Seperti diketahui, kata dia, masalah kredit Kiani Kertas kepada Bank Mandiri macet sejak November 2002, setahun setelah Bank Mandiri membeli aset Kiani dari BPPN senilai Rp 1,7 triliun.

“Kenapa PT Kiani jatuh di tangan Prabowo dan bukan pengusaha asing atau perusahaan asing seperti aset aset BPPN yang banyak dibeli oleh asing?,” ucapnya.

“Tak lain karena kala itu saya yang mendapat cerita langsung dari (alm) ECW Neloe Mantan Direktur Utama Bank Mandiri. Kata Pak Neloe, yang sudah mencoba menahan aset PT Kiani hingga tidak jatuh ke tangan asing dengan terus meminta PT Bank Mandiri Tbk akan meminta kepada BI perpanjangan waktu restrukturisasi utang PT Kiani Kertas hingga 7-8 tahun. Total utang Kiani yang sebesar 201 juta dolar AS akan ditandatangani perjanjian kreditnya dalam 1-2 pekan mendatang. Sekarang tinggal masalah jangka waktu. Karena kalau sesui dengan PP4 itu lima tahun dari penandatanganan kredit. Itu sudah kita (ECW Neloe) ajukan ke BI tidak lima tahun, tapi 7-8 tahun sejak ditandatangani kredit sampai jatuh tempo,” urainya.

Baca juga: Mengenang Indosat

Baca juga: Jokowi Harus Realistis Soal Janji Buy Back Indosat

Akhirnya, lanjut Arief, hingga tahun 2004 ECW Neloe mempercayakan aset Kiani agar dibeli oleh Prabowo karena ECW Nelloe percaya Prabowo itu seorang yang punya rasa nasionalisme. “Dan ECW Neloe percaya kepada Prabowo kalau di tangan Prabowo maka PT Kiani tidak akan pernah dijual kepada asing, sekalipun dalam keadaan sulit keuangannya,” ungkapnya.

Terbukti, hingga kini Kiani masih di tangan Prabowo. Sehingga, keyakinan Neloe terhadap Prabowo benar-benar terbukti.

“Berbeda dengan sebuah rezim yang pernah menjual Indosat mentah-mentah ke tangan asing dan petugas partainya (Joko Widodo) berjanji akan buyback Indosat dalam kampanyenya, nyatanya nol besar,” sindirnya.

“Malah yang ada banyak aset negara yang digadaikan dalam bentuk obligasi dan surat utang,” sebut Arief.

(eda)

Editor: Eriec Dieda

Terpopuler