NUSANTARANEWS.CO – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan 27 juta hektare kawasan konservasi perairan pada tahun 2020. Kawasan konservasi tersebut nantinya juga akan di dorong untuk menjadi destinasi wisata bahari. Berbagai upaya pun dilakukan, yakni dengan menggandeng stakeholder untuk bekerja sama dan mendukung program KKP tersebut.
Salah satunya melalui penandatangan kesepakatan bersama dengan Wildlife Conservation Society–Indonesia Program (WCS-IP) tentang pengelolaan kawasan konservasi, jenis ikan yang dilindungi, dan sumber daya ikan di Indonesia. Penandatanganan dilakukan antara Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaya dan Country Director WCS Indonesia Program Noviar Andayani bertempat di Kantor KKP, Gedung Mina Bahari 1 Jakarta, Rabu (19/10).
Dalam sambutannya, Sjarief mengatakan, kerja sama ini adalah langkah awal KKP dan WCS untuk secara bersama-sama menyusun suatu rencana dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan serta mewariskannya kepada generasi mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, Sjarief juga menjelaskan beberapa program KKP di antaranya target 27 juta hektare kawasan konservasi perairan sampai tahun 2020, pengembangan kawasan wisata bahari, dan proyek pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).
“Indonesia saat ini secara serius mengembangkan potensi pariwisata. Salah satu yang menjadi keunggulan Indonesia adalah wisata bahari. Bagi kami ini sebuah kebahagiaan dan kebanggaan karena Indonesia sudah mulai menoleh ke laut. Tapi juga ada kekhawatiran. Jika orang mulai menoleh ke laut, investasi besar akan masuk ke laut. Kami mohon dukungan semua untuk seluruh kawasan konservasi yang sudah ditetapkan, nantinya akan menjadi tujuan wisata,” papar Sjarief.
Kawasan konservasi yang ditargetkan menjadi tujuan wisata, lanjut Sjarief, tentunya juga mengedepankan keberlangsungan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat. Untuk ke depannya, KKP akan bekerja sama dengan stakeholder terkait mengenai persyaratan kawasan konservasi yang akan menjadi destinasi wisata di Indonesia.
Sejalan dengan Sjarief, Noviar mengungkapkan bahwa tujuan penandatanganan kerja sama ini adalah untuk mengelola sektor kelautan dan perikanan dengan mengedepankan keberlangsungan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami memulai babak baru bekerja sama dengan KKP, membantu pemerintah Indonesia dalam pengelolaan kawasan konservasi, jenis ikan yang dilindungi, dan sumber daya ikan dengan mengedepankan keberlangsungan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat melalui program perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya,” ujar Noviar.
Noviar menambahkan, WCS siap membantu Pemerintah Indonesia dalam penanganan kawasan konservasi serta investasi di sektor kelautan dan perikanan. “WCS memang berkomitmen untuk melakukan investasi di bidang konservasi perikanan. Harapan kami, kerja sama ini dapat terus berlangsung sehingga tujuan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia juga dapat tercapai,” tutup Noviar. (Restu)
