NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayjen (Purn) Kivlan Zen menyerukan kepada kyalayak supaya tidak takut terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurutnya komunis lebih bahaya dari HTI.
Kivlan Zein membandingkan kedua ideologi –yang secara legal formal organisasi kedua sudah dilarang– tersebut saat menyampaikan paparannya dalam serial diskusi nusantaranews.co bertajuk: “Membedah agenda politik komunisme dan khilafah di Pilpres 2019”, di kawasan Cinikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/10/2018).
Baca Juga;
- Komunisme dan Khilafah Dalam Pandangan Para Tokoh Lintas Generasi
- Haris Rusli: Hanya di Indonesia Ada Pemerintah Mengadudombakan Rakyatnya
- Haris Ke Boni Hargens: Sampaikan Pada Jokowi, Negara Ini Bisa Bubar
“Jangan takut sama HTI, lebih bahaya komunis,” kata Kivlan.
Sebab, kata dia, PKI (Partai Komunis Indonesia) membantai ulama dan santri yang tidak setuju dengan ideologi komunis. Menurutnya, PKI jelas memaksakan ideologinya yakni komunis di Indonesia.
Sedangkan HTI, kata Kivlan sebelumnya, tak berniat mengganti Pancasila dengan khilafah sebagai ideologi Indonesia. Menurutnya, gerakan HTI hanyalah upaya untuk menerapkan petunjuk Allah SWT ke dalam kehidupan.
“Kalau dengan cara pikir HTI, ya cara berpikir untuk menerapkan petunjuk Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu takut,” ujarnya.
Baca Juga:
- Menguji Kebenaran Agenda Politik Komunisme dan Khilafah di Pilpres 2019
- Diskusi Publik 13 Oktober: Menelisik Agenda Politik Komunisme dan Khilafah di Pilpres 2019
- Jokowi Terus Dibayangi Isu Komunisme dalam Pemberitaan di Media Cetak
Jadi, kata Kivlan HTI tak berniat mengganti Pancasila dengan khilafah sebagai ideologi Indonesia. Karenanya dia menyindir pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) soal gerakan HTI.
Selain itu, Kivlan menduga Jokowi mendapat suntikan dukungan dalam Pilpres 2019 dari golongan yang ia sebut Partai Komunis Indonesia (PKI). Ia pun menceritakan bahwa golongan yang ia sebut PKI telah menyambangi Jokowi saat masa kampanye lima tahun lalu.
Kala itu golongan yang ia sebut PKI disebut menyiapkan dukungan lima belas juta suara untuk Jokowi. Kivlan berujar dukungan itu diberikan dengan syarat Jokowi mewakili negara untuk meminta maaf kepada PKI.
“Saya baca konsep pidato RAPBN 2015, setelah dilantik 20 oktober 2014, mau dimasukkan, kita dapat konsepnya (draf pidato), permohonan maaf negara dan memberikan kompensasi (kepada PKI),” tutur Kivlan.
Ia bilang permintaan maaf ada di bagian terakhir pidato. Namun bagian tersebut tidak dibacakan Jokowi. “Untung Jokowi tidak mau, kalau mau, habis,” imbuhnya.
Simak:
- Membuka Ruang Cela Khilafah HTI
- Menakar Polemik Gagasan Khilafah
- Rais Aam PBNU Pertegas Republik Indonesia Tanpa Sistem Khilafah
Bahkan, kata Kivlan, tanpa tedeng aling-aling menyebut tiga partai pengusung Jokowi menjalin kerja sama dengan Cina soal paham komunisme. Kivlan menyebut ada kerja sama kaderisasi paham komunisme yang dijalin PDIP, NasDem, Golkar dengan Partai Komunis China.
“PDIP tanda tangan bersama untuk pengaderan, sekarang NasDem juga ikut dengan Partai Komunis China untuk melakukan pengaderan,” ungkapnya jelas.
“Golkar juga ikut setelah yang (Setya Novanto) masuk penjara ini. Sama-sama tanda tangan pengaderan dari China. Masa negara Pancasila kerja sama dengan negara komunis?” tambahnya.
Pewarta: Roby Nirarta
Editor: M. Yahya Suprabana
