Lintas NusaPolitik

Ketua MPR RI: Harus Ada Pengecualian Khusus Dari Pemerintah Menyangkut DOB Kabudaya

NUSANTARANEWS.CO – Wilayah perbatasan yang merupakan garda depan NKRI tidak lepas dari berbagai persolaan menyangkut ekonomi, sosial dan politik. Bahkan hingga persoalan OBP (outstanding boundary problem) atau wilayah yang masih menjadi sengketa antar kedua negara.

Misalnya, seperti yang terjadi di Kec. Lumbis Ogong, Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini juga tak kalah menyimpan masalah serius.

Beberapa masalah di Kaltara antara lain, masalah kewarganegaraan ganda yang dimiliki mayoritas warga dan minimnya sarana insnfratruktur serta pelayanan publik lainya. Tidak hanya itu, perundingan demi perundingan yang diadakan oleh Pemerintah RI-Kerajaan Malaysia tak kunjung dapat menyelesaikan legalitas status OBP Sei Sumantipal-Sei Sinapad seluas 154.000 Hektar Patok B2700-B3100 dan bermukim 21 Desa tersebut hingga saat ini.

Masyarakat di wilayah OBP sudah melakukan berbagai cara. Supaya wilayah mereka tetap berada dalam pangkuan Ibu Pertiwi. Salah satunya dengan menuntut Pemerintah Pusat, agar lebih mendekatkan pelayanan ekonomi melalui kerangka Pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru).

Baca Juga:  Beber Kesiapan Ikut Pemilu 2024, AHY Ajak Kadernya Jalan Kaki ke KPU RI

Jika cara itu dijalankan, niscaya wilayah mereka dapat setara dengan kota-kota di Sabah-Malaysia yang notabene berdekatan dengan wilayah mereka. Hal ini bisa dimaklumi karena memang pelayanan publik yang mereka rasakan selama ini sangat jauh dari harapan sedangkan untuk memperolehnya di negeri tetangga tergolong sangat mudah.

Ketua Garda Pemuda Kabudaya, Heri Suprapto menilai, jika keadaan semacam itu terus dibiarkan, tentunya akan merangsang warga di wilayah OBP ke dalam problema psikis antara kecintaan tanah airnya atau cenderung bergantung pada Malaysia.

“Selama ini masyarakat sudah sedemikian tabah dalam keterbelakangan. Baik itu pelayanan publik dan insfratruktur maupun intervensi mental dari negeri tetangga dalam hal kemudahan mendapatkan pelayanan, baik sembako maupun kesehatan. Hanya nasionalisme kami-lah yang membuat kami bertahan,” ungkap Aktivis Perbatasan itu saat memimpin rombongangan menemui Ketua MPR-RI Zulkifli Hasan di Tarakan, Sabtu (24/9) lalu.

Menanggapi hal itu, Zulkifli sangat mengapresiasi nasionalisme masyarakat yang bermukim di wilayah OBP. Ketuam PAN itu juga berjanji akan menindaklanjuti permasalahan yang ada dengan membicarakan ke Presiden.

Baca Juga:  Anggota Baleg DPR RI Dari Demokrat, Herman Khaeron : Tuntutan Aspirasi PPDI Sangat Masuk Akal dan Pantas Diperjuangkan

“Demi kehormatan bangsa dan demi kedaulatan NKRI, masalah OBP di Sei Simantipal-Sei Sinapad hasrus cepat diselesaikan. Supaya peristiwa Ligitan-Simpadan tidak terulang lagi. Dan demi mempercepat akselerasi pembangunan, pembentukan DOB Kabudaya harus sgera didorong dan harus ada pengecualian khusus dari Pemerintah,” ucapnya.

Kekhawatiran Ketua MPR RI akan terulangnya peristiwa Ligitan-Simpadan tersebut cukup bersalasan. Sebab selama ini Kerajaan Malaysia memang aktif membangun insfratruktur dan sarana-sarana publik lainya. Misalnya seperti Pasar Rakyat atau Pekan (bahasa Malasyia-red) dan fasilitas lainya tepat berada di bibir perbatasan.

Untuk itu, seharusnya Pemerintah Indonesia dapat mengimbangi agar ketergantungan warga terhadap negeri Jiran tersebut tidak terjadi. “Intinya kita jangan sampai dipermalukan untuk kedua kali akibat kalah perundingan yang berimbas dengan perginya wilayah-wilayah tertentu dari NKRI,” kata Zulkifli. (ES/Sel)

Related Posts

1 of 25