Connect with us

Politik

Ketua DPR RI Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD

Published

on

ILUSTRASI: Calon yang diusung pada Pilkada 2018 mendatang. (Foto: Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan dirinya tak mempersoalkan jika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Jika memang menjadi pilihan terbaik, niscaya tak ada keraguan untuk sekadar menyetujui dan mengimplementasikan wacana tersebut.

“Telah mengemuka wacana tentang pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Kalau memang ini menjadi opsi terbaik, jangan ragu untuk menyepakatinya. Terpenting, ekses Pilkada langsung harus segera dihentikan,” kata dia dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (11/4/2018).

Bamsoet juga mengaku setuju pemerintah pada Februari 2016 lalu menghentikan sementara (moratorium) pembentuk daerah baru atau pemekaran daerah. Itu masuk akal, katanya. Sebab, sejak 1999-2014 sudah terbentuk 223 daerah otonomi baru (DOB) meliputi 8 provinsi, 181 kabupaten dan 34 kota.

“Kementerian Dalam Negeri mencatat, progres dari 67 persen daerah hasil pemekaran tidak sesuai harapan. Artinya, hanya 33 persen DOB yang mampu mencspai target minimal sebagai daerah baru. Bisa dibayangkan bahwa sebagian besar warga pada DOB kecewa, karena pemekaran daerah ternyata belum bisa menyejahterakan mereka. Lagi-lagi, komptensi kepala daerah pada DOB menjadi sumber masalah,” terang poltisi Partai Golkar ini.

Selain itu fakta lain ialah soal kompetensi, kredibilitas dan berintegritas kepala daerah. Menurutnya, di banyak daerah Pilkada langsung telah melahirkan pemimpin yang gagal menghadirkan sosok pemimpin yang punya kompetensi, kredibilitas dan berintegritas.

Loading...

Alih-alih menyejahterakan, tampilnya kepala daerah baru yang membawa tim suksesnya masuk dalam manajemen pemerintah daerah (Pemda) justru sering menghadirkan masalah.

“Mulai dari masalah kompetensi hingga perilaku koruptif. Banyak kepala daerah tidak fokus membangun dan memenuhi kebutuhan daerahnya. Mereka lebih disibukan dengan ‘menggoreng’ semua mata atau pos anggaran dalam anggaran belanja pemerintah daerah (APBD). Warga di daerah hanya bisa bermimpi tentang akan tampilnya pemerintahan yang baik atau good governance,” katanya.

Baca Juga:  Spirit Paskah Bagi Seorang Waketum Gerindra, Berani Berkata Jujur dan Adil

“Akibatnya, rakyat merasakan bahwa Pilkada langsung lebih sering menghadirkan ekses dibanding manfaat,” tambahnya.

Faktanya, Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa sudah 77 Kepala daerah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemudian, sepanjang periode 2004-2017, tidak kurang dari 392 kepala daerah tersandung kasus hukum. Dari jumlah ini, sebanyak 313 kepala daerah tersangkut kasus korupsi. Ini fakta dari ekses Pilkada langsung.

Dia menambahkan, eksesnya tak terbatas pada korupsi anggaran tetapi juga terhadap manajemen Pemda secara keseluruhan akibat kepala daerah bersangkutan menyandang status tersangka dan menghuni ruang tahanan di KPK. Pelimpahan wewenang kepala daerah kepada wakilnya akan menghadirkan sejumlah konsekuensi yang tak mudah diadaptasi seluruh satuan kerja.

“Rangkaian fakta ini rasanya sudah lebih dari cukup untuk dijadikan faktor pendorong melakukan koreksi terhadap pola dan sistem Pilkada langsung. Jangan sampai masyarakat memersepsikan Pilkada langsung sebagai batu loncatan bagi para oknum kepala daerah untuk mengorupsi APBD,” ucapnya. (red)

Editor: Eriec Dieda

Loading...

Terpopuler