NUSANTARANEWS.CO – Radikalisme sepertinya menjadi momok paling menakutkan di dunia Arab. Kerena itu, mereka membuat penyeragaman isi khutbah untuk menangkal gerakan-gerakan radikal.
Di Indonesia sendiri, para khatib masih bebas menyampaikan berbagai tema dakwah. Namun, penyeragaman bisa saja dilakukan untuk masjid-masjid tertentu.
“Tetapi, di tiap masjid ada kebutuhan dakwah yang tidak seragam seperti di masjid Mangga Besar dakwahnya anti narkotika, anti pelacuran, terus di masjid Luar Batang tentang ekonomi,” ujar Ketua Dewan Majid Indonesia (DMI) Jakarta, Daud Poliradja, Jumat (5/8).
Menurut Kyai Daud, kalau pun harus diseragamkan musti tepat sasaran. Selain itu, pemerintah juga tidak memiliki hak untuk melakukan penyeragaman.
“Kekuasa tidak memiliki power untuk itu (penyeragaman) karena masjid itu mandiri, lu ngatur-ngatur gue, ngasih duit saja tidak ada,” katanya.
Ia membandingkan dengan Malaysia yang dikontrol bahkan digaji khatib-nya. Sementara di Indonesia masjid tidak diurusin. Lantas ia menyindir, pemerintah hanya mengurusi hal-hal yang berbau duit.
“Kalau berbau duit gampang itu dibuat aturanya, seperti Undang-Undang tentang haji bagi duit, UU tentang pengelolaan dana haji itu di bikin, UU No 34 tahun 2014, UU tentang zakat dibikin,” kata dia.
Masjid, kata dia, akan selalu berpihak kepada kebenaran. “Kalau pengawasan tidak, tapi kalau pembinaan ayok sama-sama,” tukasnya. (Achmad)
