Ketika People Power Bergerak Mengontrol Pemilu

Ketika People Power Bergerak Mengontrol Pemilu

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof Mahfud MD, rakyat sesungguhnya telah melakukan gerakan people power pada 17 April 2019 lalu ketika menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

Sekali lagi, rakyat telah menunjukkan sikapnya untuk membuat perubahan dalam lima tahun sekali sesuai dengan konstitusi.

Namun, pemilu kali ini agak berbeda. Rakyat rupanya ingin perubahan yang sesungguhnya sehingga people power yang tadinya hanya sekadar ritual pesta demokrasi berubah menjadi aksi gerakan masif kontrol pemilu. People power sesungguhnya mulai bekerja mengontrol negara yang dianggap tidak mampu mengurus negara sesuai dengan perintah konstitusi.

Sehingga, people power kali ini bukan lagi sekadar memberi suara di dalam pemilu untuk memperbaiki bangsa, tapi sudah menjadi gerakan asli pemilik negara yang ingin meyelenggarakan perubahan dengan jujur dan adil. Sekali lagi, jujur dan adil.

Rakyat Indonesia sudah mengerti perintah konstitusi. Bahkan belakangan umat muslim dan agama lain sudah terlatih mengadakan acara-acara secara tertib dan nyaman yang dihadiri oleh jutaan peserta. Saling senyum dan sapa sebagai sesama patriot yang sadar akan arti kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, tanpa perlu berteriak-teriak. Tanpa perlu klaim berlebihan. Cukup ditunjukkan dengan tingkah laku dan kata-kata. Sampai sampah pun tidak terlihat berserakan sesaat selesai acara.

Sejarah mencatat bahwa Republik Indonesia memang faktanya didirikan oleh tumpahan darah kaum muslim yang tidak terhitung jumlahnya.

Oleh karena itu, belakangan ini perlu dipertanyakan sikap orang- orang yang mengklaim dirinya atau kelompoknya paling Pancasila dan NKRI. Berarti mereka adalah orang-orang yang tidak paham sejarah, bahkan ingin mengkhianati sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Bahkan, boleh dikatakan merekalah yang sesungguhnya yang ingin memecah belah bangsa. Mirip perilaku PKI yang merasa paling benar dengan ideologi komunisnya.

Sekali lagi, gerakan people power yang masif mengontrol jalannya proses pemilu kali ini secara tertib dan prosedural jelas merupakan bukti kuat bahwa rakyat sudah tidak lagi percaya pada pemerintah yang dianggap gagal memenuhi janjinya untuk mensejahterakan rakyat.

Dengan demikian, maka kepada TNI dan Polri harus berani melindungi hak rakyat yang ingin melakukan perubahan secara kontitusional.

Pertarungan masyarakat sipil tanpa senjata kali ini dilindungi oleh konstitusi. Rakyat ingin transparansi dan keterbukaan untuk sekadar membuktikan bahwa pemilu ini berlangsung dengan jujur dan adil tanpa kecurangan.

Di sinilah peran TNI dan Polri menjadi penting untuk melindungi hak-hak warga sipil dalam menjalankan kekuasaannya untuk membuktikan kebenaran jalannya proses pemilu.

Namanya juga people power, sudah pasti jutaan orang akan terlibat aktif mengontrol jalannya proses pemilu. Sebuah proses yang dilindungi oleh konstitusi. Pemerintah tidak perlu panik, karena ini merupakan peristiwa biasa saja. Tidak aneh jutaan orang terlibat, karena TPS-nya saja berjumlah 800.000 lebih.

Sepanjang tuntutan rakyat itu benar dan rasional, maka aparat tidak boleh menghalangi gerakan tersebut. Aparat hanya wajib melindungi dan menjaga ketertiban dan keamanan. Tidak boleh berpihak, kecuali sudah ada keputusan hasil pemilu.

Sepanjang tidak ada pelanggaran prosedur pemilu maka dapat dipastikan gerakan people power akan berjalan tertib mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Lain halnya bila terjadi kecurangan dalam pemilu, bisa jadi people power akan mengambil tindakan tegas sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, tentu saja dengan dukungan TNI dan aparat keamanan untuk mengganti penguasa yang dianggap berkhianat terhadap sumpahnya.

Oleh: Agus Setiawan, Jurnalis