NusantaraNews.co, Jakarta – Sila kedua dalam tubuh pancasila berbunyi, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Masyarakat yang lahir dan tinggal di Indonesia, semestinya bisa hidup tenteram dan damai dalam kesejehateraan dan kemakmuran. Mengingat Indonesia yang berbentuk kepulauan ini kaya dengan sumber daya alam. Faktanya, nyaris semua itu masih dalam bentuk impian dan cita-cita para founding fathers sang perumus pancasila.
Menurut mantan komandan Korps Marinir ke 12, Letnan Jenderal Marinir TNI (Purn) Suharto, sebagai sebuah bangsa yang memiliki sejarah besar, Indonesia sebetulnya sudah memiliki nilai kearifan lokal HAM (Hak Asasi Manusia) yang lebih bagus yang terumuskan dalam Pancasila, yakni sila kedua tersbut.
“Bahkan saya pernah mengusulkan kepada Gus Salahudin Wahid untuk merubah nama Komnas menjadi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Ini lebih mulia, karena disini melekat bukan cuma hak, tetapi melekat juga kewajiban kita. Kewajiban sebagai manusia dan kewajiban kita sebagai bangsa. Jadi HAM kita harus dalam kerangka Pancasila,” kata Marinir Suharto seperti dikutip dari litbang NusantaraNews.co, Sabtu, 16 September 2017.
Sila kedua ini tak dapat dipisahkan dari apa yang disebut dengan ketahanan ideologi bangsa Indonesia, yakni Pancasila secara utuh. Dimana, akhir-akhir ini situasi kebangsaan cukup mengkhawatirkan. Satu sama lain saling merasa diri dan kelompoknya paling benar, sementara yang lain salah. Bunga-bunga pertikaian pun sering terjadi, kendati itu lebih banyak terjadi di media sosial. Tapi, ini penting diwaspadai karena UU ITE sudah berlaku kepada siapa saja.
Hal itu, seirama dengan pandangan Marinir Suharto yang menyatakan bahwa, ketahanan yang paling rapuh dewasa ini adalah ketahanan ideologi kita.
“Ideologi kita sangat rapuh. Semua sudah mengarah kepada liberalisme dan hedonisme. Tidak ada lagi semangat gotong royong. Coba perhatikan, tersinggung sedikit saja sudah main pukul. Pemuda dengan pemuda berkelahi. Kampung dengan kampung berkelahi. Bahkan tawuran seakan menjadi kegiatan rutin generasi muda kita,” katanya.
Mengapa penting bicara ketahanan Ideologi, sebab kata dia, ketahanan atau resillience itu adalah tugas dari semua unsur negara. “Secara kasat mata memang ketahanan yang kita butuhkan saat ini adalah ketahanan pangan dan energi. Tapi di balik itu semua yang paling mendasar adalah ketahanan ideologi,” tegasnya.
“Sekarang ketahanan ideologi kita sudah luntur karena sistem bernegara kita hancur. MPR dibuat sebanci-bancinya. Dahulu MPR membuat GBHN dimana GBHN itu harus dijalankan oleh mandataris MPR. Sekarang ini tidak. Presiden punya rencana, kerjakan sendiri dan mempertanggungjawabkan sendiri. Ini yang disebut tirani. Harusnya tidak seperti itu. Oleh karena itu, sistem bernegara kita harus dibenahi. MPR harus kembali menjadi lembaga tertinggi. Untuk bisa menghapus undang-undang pro asing itu, kita harus kembali kepada undang-undang 1945. Dan kita kembali memberdayakan MPR,” imbuh Suharta.
Terkait dengan pertahanan negara, lanjutnya, kita harus kembali kepada pertahanan hati kita. “Kita melihat banyak pemimpin kita berbohong. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Pemimpin boleh salah, tetapi tidak boleh berbohong. Kalau salah itu manusiawi,” tegas Suharto. (red02/as/sl)
Editor: Ach. Sulaiman
