Connect with us

Ekonomi

Kesalahan Data Produksi Beras akan Jadi Benturan Keras dalam Debat Pilpres Edisi Kedua

Published

on

Pro Kontra Impor Beras (Ilustrasi Nusantaranews)

Pro Kontra Impor Beras (Ilustrasi Nusantaranews)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Kesalahan data produksi beras diprediksi akan menjadi benturan keras dalam debat Pilpres 2019 edisi kedua nanti. Ekonom dari AEPI Salamuddin Daeng mengatakan polemik data yang diduga hoaks ternyata tak selalu terjadi antara para pendukung Paslon Presiden-Wakil Presiden nomor 01 versus nomor 02. Polemik data semacam ini malah justru datang dari dalam pemerintahan sendiri.

“Awal kisah ini berawal dari data produksi beras nasional yang disampaikan Kementrerian Pertanian (Kementan). Data produksi beras dipertanyakkan kebenarannya oleh publik dikarenakan data itu bertentangan dengan data lembaga resmi dalam urusan pendataan yakni Badan Pusat Statistik (BPS),” kata Salamudding dikutip dari keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Baca juga: Isu Migas Bakal Jadi Batu Sandungan Jokowi di Debat Capres Edisi Kedua

Sebagaimana disampaikan Kementan, kata dia, bahwa produksi beras mengalami surplus yang sangat besar. Perkiraan surplus tersebut dihitung dari target produksi beras 2018 sebesar 80 juta ton atau 46,5 juta ton setara beras, sementara perkiraan total konsumsi beras nasional hanya 33,47 juta ton.

“Artinya menurut Kementan terjadi surplus 13,03 juta ton. Angka tersebut merupakan pencapain hasil dari peluasan lahan sawah seluas 1,2 juta hektar yang dilakukan oleh Kementan,” ujarnya.

Loading...

Sementra Data BPS menyebutkan perkiraan total produksi padi 2018 adalah sebesar 56,54 juta ton dan perkiraan total produksi beras tahun 2018 adalah sebesar 32,42 juta ton beras. “Sumber laporan Badan Pusat Statistik tahun 2018 menyebut lahan pertanian sawah juga menyusut,” ucapnya.

Kemudian, selisih data produksi padi dan beras kedua lembaga ini sangat besar, hingga pada tingkat yang tidak dapat ditoleransi dalam ukuran statistik. Selisih produksi beras mencapai 14,08 juta hektar.

Baca Juga:  Dongeng Rindu Buat Laura dan Jalan Menuju Rindu

“Jika kita mempercayai BPS sebagai pihak yang paling kredibel dalam urusan survei, maka markup data Kementan mencapai 45,6%. Ini bukan kesalahan yang dapat ditoleransi secara metodologis. Ini sangat fatal!,” tukasnya.

Kedua, lembaga BPS dan Kementan mengandalkan data hasil survei dalam menghitung produksi beras. Selisih yang begitu besar dalam estimasi produksi, kata Salamuddin, membuktikan bahwa metode survei salah satu pihak level kesalahannya tentu sangat fatal.

“Ibarat lembaga survei, jika kesalahannya mencapai 45,6%, maka tentu lembaga survei itu akan langsung membubarkan diri. Tapi tentu saja Kementan tidak dapat membubarkan diri karena masalah ini,” sebut dia.

Baca juga: ‘Tuh Pak Pabowo, Saya Sudah Tangkap Mafia Migasnya!’

Dia menambahkan, belakangan Kementan mengatakan bahwa data BPS adalah rujukan resmi produksi beras nasional. Mentan mengatakan sumber data satu pintu yakni BPS.

“Ini berarti bahwa data produksi beras yang disampaikan Kementan over estimate dan sama sekali tidak dapat dipergukan untuk kepentingan apapun dan analisis apapun. Tapi di website Kementan belum ada penyesuaian data sesuai survei BPS,” urainya.

Polemik data produksi beras termyata tidak berakhir antara Kementan dan BPS, kata Salamuddin. Namun menular ke lembaga lain. Lembaga Kementerian lain yakni Kementerian Perdagangan (Kemendag) seolah mendapat durian runtuh. Polemik ini menjadi legitimasi bagi Kemendag untuk menggenjot impor beras. Alasannya pasokan beras nasional kurang.

“Kemendag lupa bahwa Presiden Jokowi berjanji bahwa tidak akan melakukan impor pangan terutama beras. Bahkan presiden pernah mensinyalir ada pembantunya yang doyan impor. Jadi debat Pilpres edisi ke-2 nanti akan menjadi ajang debat yang sangat seru yakni benturan keras antar pemerintah sendiri,” pungkasnya.

Sekadar infomasi, debat calon presiden edisi kedua akan digelar pada 17 Februari 2019. Debat kali kedua ini mengangkat tema tentang energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup dan infrastruktur.

Baca Juga:  AMM: Novel Baswedan Simbol Perlawanan Terhadap Korupsi

(eda/wbn)

Editor: Gendon Wibisono

Loading...

Terpopuler