NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Anggota dewan PN MPPI (Presedium Nasional Majelis Permusyawaratan Pribumi Indonesia) PKPR Heru Rusyamsi Aryanatareja meminta pemerintah tak memposisikan keraton-keraton dan tokoh adat di Indonesia hanya sebagai ikon budaya.
“Jangan perlakukan kita sebagai ikon budaya. Mereka hanya disuruh fokus untuk kegiatan-kegiatan seni budaya saja,” kata Heru Rusyamsi usai mengisi acara diskusi bertajuk Kesultanan dan Kerajaan Sebagai Pusat Peradaban Nasional di kawasan Jakarta Selatan Kamis (19/9).
Sebaliknya ia meminta kepada pemerintah untuk memberikan ruang dan melibatkan keraton serta tokoh adat menyelasikan masalah-masalah yang di masyarakatnya.
“Ajaklah mereka bicara, ajaklah mereka duduk bicara bagaimana memikirkan kesejahteraan masyarakat pribumi Indonesia. Saya pikir para raja dan sultan bukan orang-orang sembarangan, mereka hebat dalam berpikir,” sambungnya.
Setelah para raja, sultan dan tokoh adat diberikan peranan penting di negeri, ia menilai Indonesia akan semakin kuat. Untuk itu lanjut dia, posisi tokoh adat jangan hanya diberikan bantuan khusus semisal dana lewat perawatan bangunan keraton atau promosi budaya. Rusyamsi menyarankan agar sultan dan tokoh adat diberikan royalti.
“Saya pikir kenapa gak dibuat regulasi UU untuk diberi royalti dari APBD dimana posisi kerajaan itu berada. Maka APBD harus memberikan royalti sebagai rasa terima kasih dari negara. Jadi janganlah para raja dan sultan diperlakukan seperti hanya mengrus bantuan dengan proposal-proposal,” tandasnya.
Pewarta: Romadhon
