NUSANTARANEWS.CO, Jember – Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengingatkan kepada seluruh aparat keamanan, khususnya kepolisian tanah air untuk tetap bersinergi dalam menghadapi padatnya agenda hingga Desember 2019. Menurutnya, sepanjang waktu tersebut potensi gangguan dalam tahapan Pemilu 2019 di antaranya kampanye hitam (black campaign), terorisme, sengketa pemilu, isu SARA keagamaan dan hoaks.
“Pemilu presiden yang serentak dengam pemilu legislatif sehingga perlu di perhitungkan betul, apakah waktunya dapat tercukupi, untuk menghadapi situasi dinamika gangguan pemilu, kepolisian melaksanakan Ops Mantapbrata yang diselenggarakan selama 397 hari, satgas nusantara untuk mencegas hoax dan SARA, dan satgas money politic,” kata Kapolri.
Dia menambahkan, pelaksanaan koordinasi dan komunikasi yang saling mendukung baik pemerintahan dan penyelenggara pemilu, mengurangi mobilisasi masa yang berpotensi bentrok, agar mengadakan cooling system sehingga dapat terlaksananya pemilu damai dengan cara deklarasi damai.
Hal itu disampaikan Kapolri saat menggelar video conference untuk memberikan arahan kepada aparat keamanan selama penyelenggaraan tahapan Pemilu 2019 yang sudah berjalan memasuki tahapan kampanye. Tampak hadir pula dalam video conference tersebut Menkopolhukam Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), KPU Pusat, dan Bawaslu Pusat.
Di Jember, video teleconference dihadiri Kapolres AKBP Kusworo Wibowo, Dandim 0824 Letkol Arif Munawar, Kasbrigif Raider 9/2 Kostrad Letkol Laode M Nurdin, Ketua KPU Jember Ahmad Anis, Bawaslu Kab Jember Imam Thobroni Pusaka, Perwira Staf Polres Jember dan Kapolsek se-jajaran Polres Jember.
Pada video conference yang dilaksanakan di jajaran Polda, Polres seluruh Indonesia tersebut dalam pengantar umumnya Menteripolhukam Wiranto menegaskan bahwa event Pemilu 2019 adalah event di mana Indonesia memilih pemimpin, baik eksekutif dan legislatif secara serentak.
“Diharapkan agar mempersiapkan dan menyukseskan pemilu serta dapat teraksana dengan tertib dan terencana,” ujarnya.
Wiranto meminta semua pemangku kepentingan hendaknya memahami tupoksi sebagai vasilitator serta pengamanan. “Penyelenggara pemilu antara lain Bawaslu, KPU, KPP agar melaksanakan tugasnya secara Transparan dan tidak berpihak. Unsur partisipan yang mudah dipengaruhi, serta money politic agar diatensi guna pelaksanaan pemilu damai, aktifitas medsos yang sulit terbendung agar tetap terawasi,” kata Menkopolhukam.
Pengarahan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, sebagai aparat negara tidak boleh terbawa arus suasana dan harus netral serta dirinya mengajak untuk membangun kedewasaan masyarakat.
“Tanamkan kepada masyarakat bahwa pesta demokrasi adalah event untuk pemilihan pemimpin negara yang baik, bukan untuk memecah-belahkan bhinekatunggal ika, pilihan boleh berbeda tetapi persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap terjaga,” ujarnya.
Sementara itu, Komandan Kodim 0824 Jember Letkol Inf Arif Munawar pihaknya siap bersinergi dengan Polres Jember dalam mendukung pengamanan Pemilu 2019. Bahkan sejak berjalannya tahapan Pemilu 2019 ini seluruh anggota jajaran telah dirinya perintahkan untuk lebih intensif memonitor, memantau perkembangan wilayah dan berkoordinasi dengan aparat terkait di wilayahnya.
“Terkait dengan personel TNI jajaran saya kira dalam pengamanan nantinya hendaknya selalu berpedoman pada prosedur tetap pengamanan yang sudah ditentukan serta mempedomani kaidah netralitas TNI yang sudah ditanamkan pada jati diri prajurit TNI,” ujar Dandim 0824 Jember usai video conference di ruang Rupatama Polres Jember pada Senin (24/9/2018. (sis/mysp)
Editor: M Yahya Suprabana
