HankamPolitikTerbaru

Kepercayaan Publik Kepada TNI Paling Tinggi, Jalan Mulus Marsekal Hadi Menjadi Panglima TNI

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – TNI adalah institusi nomor satu yang mendapatkan kepercayaan publik dan telah dibuktikan dalam sejumlah lembaga survei nasional.

Hasil survei SMRC yang dirilis Juni lalu, kepercayaan publik terhadap TNI (90%) sebagai lembaga negara bahkan lebih tinggi dibandingkan presiden (86%). Tingkat kepercayaan terhadap presiden, menurut survei SMRC setara dengan KPK (86%). Juni lalu, Presiden Joko Widodo sendiri mengakuinya sendiri tingkat kepercayaan publik terhadap TNI sangat tinggi, bahkan lebih dibandingkan dirinya. Hal itu diakui presiden ketika berbicara di hadapan sekitar 1.500 prajurit TNI di Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau. Presiden pun berharap kepercayaan tersebut dijaga.

Bahkan, menurut survei CSIS yang dipublikasikan 2016 lalu menyebutkan TNI mendapat 91 persen kepercayaan publik lebih tinggi dari presiden yang mendapat 87,6 persen. Terbaru, survei Poltracking Indonesia menemukan fakta bahwa mayoritas publik percaya kepada TNI (76%) diikuti oleh presiden (75%) dan KPK (68%).

Di tengah tingginya kepercayaan publik terhadap kiprah TNI yang diperoleh secara terus-menerus, menjadi modal besar bagi Kepala Staf TNI AU Marsekal Hadi Tjahjanto untuk didaulat sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang dalam waktu dekat memasuki masa pensiun.

Baca Juga:  Sering Dikeluhkan Masyarakat, Golkar Minta Tambahan Sekolah SMA Baru di Surabaya

Ketua Setara Institute Hendardi mengklaim, parlemen dan elemen masyarakat memberikan dukungan penuh kepada Marsekal Hadi untuk memimpin TNI untuk mewujudkan TNI yang bersih dan profesional. Hendardi meminta Jenderal Gatot Nurmantyo mendukung langkah politik Presiden Jokowi yang memilih Marsekal Hadi sebagai Panglima TNI.

“Dukungan dari kalangan parlemen dan elemen masyarakat sipil atas penunjukan Kepala Staf TNI AU Marsekal Hadi Tjahjanto oleh Presiden Jokowi merupakan indikator kepercayaan publik pada Hadi Tjahjanto untuk memimpin korps TNI mewujudkan TNI yang bersih dan profesional. Maka sudah selayaknya pula korps TNI, termasuk Panglima TNI Gatot Nurmantyo pun mendukung langkah politik Presiden Jokowi sebagai Panglima Tertinggi TNI,” katanya seperti dikutip dari keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Hendardi memaparkan, rotasi antar-matra TNI untuk posisi Panglima TNI telah terbukti mampu menjadi instrumen menjaga soliditas TNI pada masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono. “Karenanya, konvensi ketatanegaraan itu perlu diteruskan. Pilihan atas KSAU sebagai calon pengganti Panglima TNI adalah langkah tepat,” paparnya.

Baca Juga:  Pemkab Nunukan dan Unhas Makassar Tandatangani MoU

Kata Hendardi, mengenai momentum pengusulan Panglima TNI secara normatif merupakan hal biasa karena Panglima yang saat ini menjabat telah memasuki masa persiapan pensiun. Dengan demikian, kata dia, proses pengusulan ini bukanlah hal yang istimewa. “Justru pengusulan pada awal Desember ini menjawab kemungkinan proses di DPR yang membutuhkan waktu memadai untuk melakukan fit and proper test,” sebutnya.

Ditambahkan Hendardi, sejalan dengan pengajuan calon Panglima TNI ini pula, maka secara etika kepemimpinan, Panglima yang saat ini menjabat sebaiknya tidak mengambil keputusan-keputusan strategis, seperti melakukan mutasi dan rotasi jabatan dan menyusun rencana-rencana yang tidak akan lagi bisa dilaksanakan. “Sebagaimana diketahui, pada Senin (4/11), Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengatakan berencana melibatkan ormas-ormas dalam melakukan pengamanan Pilkada 2018. Hal ini sebaiknya tidak perlu lagi dilakukan, apalagi pengamanan Pilkada bukanlah tugas utama TNI dan ormas-ormas yang justru akan menyuburkan vigilantisme,” tutupnya. (red)

Editor: Eriec Dieda

Related Posts

1 of 67