Connect with us

Ekonomi

Kepentingan Nasional Terancam: Kabinet Jokowi Abaikan Aspek Barier di Free Trade Mechanism di GATS/WTO

Published

on

Kepentingan Nasional Terancam, Kabinet Jokowi Abaikan Aspek Barier di Free Trade Mechanism di GATS WTO

Natalius Pigai, Staf Khusus Menakertrans 1999-2005, Mantan Peneliti Bidang Migrasi Tenaga Kerja, Kemenakertrans RI. Penulis Buku Migrasi Tenaga Kerja Internaaional, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 2005. (Foto: Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO – Saya telah lama diam dan tidak berkomentar mengenai Perpres Tenaga Kerja Asing (TKA). Makin lama makin miris, para kaum oposisi berpolemik politik, kaum penguasa berpanggung sandiwara. Seharusnya pemerintah tidak boleh defensif atas kritikan karena demi kebaikan umum (bonum commune), demi negara (et Patria). Benarkah kepentingan nasional kita sedang terancam?

Hari ini seantro negeri berpolemik serius tentang hadirnya Perpres nomor 20 tahun 2018 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (TKA). Kritikan paling menohok dari kelompok oposisi adalah kemudahan dan aksesibilitas bagi pekerja asing untuk mengisi berbagai lapangan kerja yang tersedia di Indonesia. Sementara argumentasi pemerintah terkesan amatir, defensif dan membela diri.

Inti persoalan utama tidak hanya soal petunjuk teknis penempatan TKA yang tertuang dalam Perpres 20 tahun 2018 dan juga petunjuk pelaksanaan melalui peraturan Menteri Tenaga Kerja yang akan dirumuskan, tetapi masalah yang paling substansial adalah menabrak bahkan melampaui, jauh lebih liberal dari prinsip kepentingan bangsa dan negara yang justru tiap negara diberi keleluasaan menentukan hambatan (barier) di dalam perjanjian multilateral melalui General Agreement on Trade and Tariff and Services (GATS) yang dihasilkan dalam putaran Uruguay (Uruguay Round) oleh World Trade Organization (WTO) pada tahun 1994.

Baca juga:
Membaca Ulang Perang Asimetris di Indonesia (6)
Membaca Ulang Perang Asimetris di Indonesia (5)
Membaca Ulang Perang Asimetris di Indonesia (4)
Membaca Ulang Perang Asimetris di Indonesia (2)

Pemerintah perlu pahami bahwa liberalisasi perdagangan bebas bukan berarti sangat liberal dan dunia tanpa batas (borderles nations) seperti yang digambarkan oleh Kunichi Ohmae. Berdasarkan perjanjian GATS setiap negara diberi kewenangan untuk menentukan kepentingan nasional melalui Tes Kebutuhan Economi (Economic Need Test/ENT).

Baca Juga:  Soal Penerbangan Rute Domestik, Menhub: Spiritnya Bukan Asing, Tapi Kompetisi

Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perdagangan seharusnya melakukan perdagangan sektor jasa profesi tenaga kerja melalui mekanisme permintaan (request) dan penawaran (offer) dari China sebagai mekanisme baku yang dihormati dalam perjanjian multilateral yaitu dirumuskan dalam penjanjian resiprokal dan saling pengakuan (Mutual Recognition Agreement/MRA). Meskipun hampir seluruh mitra dagang Indonesia mempermasalahkan adanya ENT karena dianggap diskriminatif dan berpotensi ke arbitrasi. Sejak awal mitra dagang asing takut jika pemerintah menerapkan ENT tetapi menjadi persoalannya adalah Indonesia juga tidak pernah membuat regulasi yang kuat dan bersifat proteksionisme.

Kalau pemerintah mengikuti mekanisme perdagangan pasar kerja internsional maka sangat mustahil tenaga kerja rendahan dari Cina bisa masuk ke negara kita. Tes kebutuhan ekonomi atau ENT tersebut sebenarnya ada pembatasan atau barier untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Kedua kementerian baik Kementerian Perdagangan dan juga Kemenaker terkesan tidak nasionalis, tidak mengedepankan kepentingan bangsa Indonesia, khususnya angkatan kerja yang sudah mencapai 130 juta dan penganggur yang tinggi sekitar 7,04 juta orang.

Memang, kita mesti mengakui bahwa Indonesia adalah negara pengirim (sending country), Cina khususnya Hong Kong adalah negara penerima (receiving country). Namu0 kebutuhan antara Indonesia dan Hong Kong, Republik Cina tentu berbeda. Tenaga kerja Indonesia mengisi jenis pekerjaan yang tidak disukai oleh angkatan kerja Hong Kong/Cina sebagai pekerja rumah tangga. Sementara Indonesia membuka kesempatan kerja bagi pekerja Cina justru di sektor formal, industri dan manufaktur yang tentu berpatokan serta membutuhkan kualifikasi standarisasi, sertifikasi profesi dan kompetensi.

Baca juga:
Ketua DPR RI Desak Pemerintah Prioritaskan Pekerja Lokal Daripada TKA
Arief Poyuono: Tenaga Kerja Asing Bisa Menghambat Pertumbuhan Ekonomi
Stabilitas Asia Dalam Bayang-bayang Ambisi Global Cina

Baca Juga:  FKMS Turun Jalan, Desak Satpol PP Tutup Permanin Tambak Udang Pakandangan Barat

Namun persoalannya, kita semua tidak mengetahui bagaimana menguji kompetensi TKA Cina jika Indonesia tidak menentukan hambatan (barier) khususnya melalui tes kebutuhan ekonomi (Economic Need Test) tersebut di atas. Pemerintah saat ini terkesan mengelola negara ini secara amatiran, kurang profesional. Padahal, mekanisme request & offer Economic Need Test maupun juga MRA dalam liberalisasi perdagangan dunia melalui GATS diperbolehkan adanya alat filter agar menjaga kepentingan dan wibawa negara.

Saya menduga perjanjian bilateral yang dibuat pemerintan Indonesia dengan Pemerintah Cina tidak berdasarkan Mutual Recognition Agreement (MRA) sehingga Indonesia selalu rugi terhadap Cina. Bayangkan TKI di Hong Kong hanya bekerja di sektor informal sebagai pekerja rumah tangga, artinya tenaga kerja Indonesia kualifikasinya diturunkan (down-graded) sehingga perlindungan tidak bisa optimal. Berbagai laporan baik oleh kedutaan, asosiasi tenaga kerja juga tenaga kerja itu sendiri telah nyata mengganggu prinsip perdagangan pasar pekerja internasional yaitu nondiskriminasi (most favourable nations) dan perlakuan yang sama/equal (national treatment). Sementara kita memberi peluang besar kepada TKA Cina untuk bekerja di berbagai posisi dan jabatan bahkan hampir semua segmen usaha. Oleh karena itu, pemerintah jangan marah ketika rakyat menuduh Pemerintah Jokowi benar-benar memanjakan Cina Komunis.

Penempatan Tenaga Kerja dalam sistem perdagangan dunia oleh WTO melalui GATS berdasarkan pasal 1:2 pada putaran Uruguay disebut sebagai perdagangan jasa profesi yang masuk dalam modalitas pasokan (mode of supply) pada Mode 4 yaitu menginginkan kedatangan tenaga kerja profesional jasa asing (movement of natural persons) dengan mempertimbangkan kompetensi khusus. Dalam konteks ini TKA masuk ke Indonesia tanpa melalui ENT maka harapan GATS di mana tiap negara saling menguntungkan dan resiprokal melalui transfer sumber daya pengetahuan (resources transfer) tidak akan terjadi bagi bangsa kita. Hal ini kontras dengan paradigma liberalisasi mengalami pergeseran dari kompetitif menjadi resiprokal tersebut agar negara-negara maju termasuk Cina transfer pengetahuan, ketrampilan dan juga budaya kerja.

Baca Juga:  Kemendagri Matangkan Persiapan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Pengadaan PNS

Pada saat ini, saya amati, Cina yang komunis sedang memainkan mekanisme liberalisasi untuk menekan dan menyandera Indonesia. Lihat saja dalam Mode 4 sistem perdagangan jasa berdasarkan GATS ada 4 kategori tekait penempatan tenaga kerja yang disebut temporary labour migration TKA Cina di Indonesia.

Pertama, intera corporate transfer yaitu perusahaan Cina yang menanam modal di Indonesia membawa tenaga kerjanya. Kedua, contractual service suppliers yaitu tenaga kerja berdasarkan order.

Ketiga, business visitors pengusaha asing yang sebagai pekerja perusahaannya. Keempat, individual profesional, tenaga kerja yang memiliki kompetensi. Oleh karena itu, wajar jika negara komunis Cina dengan investasi yang besar justru melakukan penetrasi dengan memainkan dan menekan negara-negara miskin termasuk Indonesia melalui mekanisme liberaliasi.

Catatan penting bagi Presiden adalah karena dalam investasi asing kita pasti lebih lunak pada investor Cina yang menawarkan TKA sebagai paket negosiasi mereka, maka sudah seharusnya Presiden memerintahkan Kementerian Tenaga Kerja untuk memasukan Economic Need Test sebagai alat filter untuk dimasukan dalam Rencana Tenaga Kerja Nasional (RTKN) khususnya RTK Mikro terkait demand dan supply TKA. Semoga bermanfaat!

Oleh: Natalius Pigai, Staf Khusus Menakertrans 1999-2005, Mantan Peneliti Bidang Migrasi Tenaga Kerja, Kemenakertrans RI. Penulis Buku Migrasi Tenaga Kerja Internaaional, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 2005

Loading...

Terpopuler