NUSANTARANEWS.CO – Sesuai dengan disiplin partai dan prinsip moralitas publik, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) memberi sanksi pemecatan seketika kepada Bupati Klaten, Sri Hartini, yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan bahwa apa yang dilakukan Sri Hartini tersebut sangat tidak pantas dan PDIP pun meminta maaf atas penyalahgunaan kekuasaan tersebut.
“Terhitung pukul 12.30 WIB siang ini, yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota Partai. Sanksi pemecatan seketika adalah bukti keseriusan DPP PDIP di dalam menegakkan disiplin Partai,” ungkap Hasto kepada Nusantaranews saat dihubungi, Jakarta, Jum’at (30/12/16).
Hasto menjelaskan, saat pihaknya mendapatkan kabar bahwa Bupati Klaten terkena OTT KPK, maka Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri langsung memerintahkan untuk diberikan sanksi pemecatan seketika.
“Tindakan yang bersangkutan sangat memalukan dan masuk pelanggaran berat sehingga sanksi pemecatan seketika dengan tidak disertai bantuan hukum merupakan keputusan untuk memberikan efek jera bagi siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi,” ujarnya.
Atas peristiwa tersebut, lanjut Hasto, PDIP kembali mengingatkan seluruh jajaran kader Partai, baik eksekutif maupun legislatif serta jajaran struktural Partai agar tidak menyalahgunakan jabatan atau melakukan komersialisasi jabatan.
“Apa yang terjadi tersebut menunjukkan kerusakan moralitas dan penyalahgunaan jabatan. Ini menjadi pelajaran penting bagi Partai untuk terus menerus berbenah, memperbaiki diri, dan membantu setiap upaya penegakan hukum termasuk mencegah korupsi,” katanya.
Oleh sebab itu, Hasto menambahkan, DPP PDIP meminta kepada seluruh anggota dan kader Partai untuk belajar dari kasus tersebut dan mendukung setiap upaya pemberantasan korupsi guna mengembalikan watak kekuasaan untuk rakyat. (Deni)
