Headline

Kemhan Serahkan 6 Unit Pesawat Baru Produk PTDI Kepada TNI

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Laksda TNI agus Setiadji menyerahkan 6 unit pesawat baru dari PT. Dirgantara Indonesia (PTDI) untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Penyerahan dari Kabaranahan Kemhan ini diterima langsung oleh Asisten Logistik (Aslog) Panglima TNI, Laksda Bambang Nariyono, seperti dikutip Pusat Penerangan TNI (Puspen).

Adapun acara penyerahan 6 unit pesawat produk PDTI tersebut disaksikan Menhan Jenderal TNI (Purn) tyamizard Ryacudu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono dan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi di Hanggar Fixed Wing PDTI, Bandung, Jawa Barat.

Sementara, 6 unit pesawat yang diterima TNI tersebut antara lain 3 unit helikopter serang AS555AP Fennec untuk TNI AD, 1 unit pesawat udara CN 235-220 Maritime Patrol Aircraft (MPA), dan 2 unit Helikopter AS565 MBe Panther Anti Kapal Selam (AKS) untuk TNI AL.

Panglima TNI mengatakan, bahwa pesawat yang diterima TNI ini merupakan sebuah upaya untuk memenuhi kebutuhan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) TNI pada rencana strategis (Renstra) kedua tahun 2014-2019.
Seperti diketahui, renstra pembangunan TNI melalui program Minimum Essensial Force (MEF) dibagi dalam tiga tahap.

Tahap pertama 2009-2014. Tahap kedua 20015-2019, dan tahap ketiga 2020-2024.

Target yang dicanangkan dalam renstra pertama adalah 30 persen dan telah dicapai kurang lebih 27 persen. Target renstra kedua juga 30 persen dan dalam tiga tahun terakhir masih 0 persen.

Dalam renstra kedua ini setidaknya sudah harus tercapai di antaranya pengadaan pesawat tempur TNI AU, kapal selam TNI AL dan rudal taktis TNI AD.

“Ada beberapa pesawat yang sudah masuk dalam pemesanan Kemenhan RI kepada PTDI di antaranya adalah 9 pesawat Cassa NC-212i, 7 atau 9 unit Helikopter Caracal, 6 unit Helikopter Serang, dan 4 unit pesawat AKS Peter,” ungkap Panglima TNI.

Para analis mengatakan, membangun dan memperkuat TNI tidak boleh terhambat mengingat hakekat ancaman yang semakin nyata di depan. Dan dua spot yang menjadi perhatian adalah wilayah Natuna dan perbatasan dengan Filipina.

Kemudian, di tengah tingginya tuntutan terhadap profesionalitas prajurit TNI, jangan sampai tidak seimbang dengan risiko yang dihadapi di medan tugas. Sebagai contoh, tunjangan kinerja TNI seharusnya mendapat alokasi yang paling tinggi karena adanya risiko kematian. Risiko kematian prajurit militer lazim digunakan dalam perhitungan gaji atau tunjangan lain. (red/puspen)

Editor: Eriec Dieda

Related Posts

1 of 42