NUSANTARANEWS.CO – Pencurian ikan adalah ancaman nyata. Kapolda Papua Barat Brigjen Royke Lumowa mengatakan praktik illegal fishing atau penangkapan ikan dengan cara yang tidak sah masih kerap terjadi di wilayah Provinsi Papua Barat.
“Para pelaku pencurian itu belum bisa kita bendung karena luasnya wilayah laut Papua Barat. Memang faktor keterbatasan peralatan maupun personel mengakibatkan kita sulit untuk mengawasi seluruh wilayah Papua, kita memang membutuhkan bantuan TNI AL, Dinas Kelautan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, terutama dalam hal peralatan,” ujarnya.
Sehubungan dengan itu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan pemerintah akan terus memerangi praktik pencurian ikan karena dapat membahayakan pertahanan negara.
“Salah satu ancaman nyata bagi kita adalah pencurian sumber daya alam kita seperti ikan di lautan. Kementerian Pertahanan sebagai pihak yang mengurusi pertahanan negara akan menghadapinya,” katanya dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pertahanan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Selasa (10/5/2016).
Menurut Ryamizard, dalam beberapa tahun ke depan sangat kecil terjadi perang terbuka dengan negara tetangga. Sebaliknya, Indonesia juga tidak akan melakukan invasi militer ke negara tetangga. Namun pemerintah telah mencium sejumlah ancaman bagi kedaulatan NKRI, baik yang militer maupun non militer. Ancaman non-militer itu seperti paham-paham radikal yang dapat melemahkan ideologi negara. Sementara ancaman militer bisa berupa terorisme, pelanggaran wilayah, dan pencurian SDA.
Menyikapi kebijakan Menteri Susi yang ingin meningkatkan kehidupan nelayan kita, Ryamizard memastikan Kemhan akan bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjaga perairan Indonesia.
“Kami akan siapkan alutsista, kapal patroli, termasuk bantuan asistensi pengadaan pesawat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan,” ujarnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti sangat berkepentingan kerjasama dengan Kemhan, karena aktivitas kapal-kapal asing yang mencuri ikan juga melakukan kegiatan ilegal lain seperti penyelundupan manusia dan narkoba.
Oleh karena itu, KKP berencana membeli enam pesawat pengawasan maritim (MSA) untuk mengawal wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yang rawan dari pencurian ikan. Pesawat tersebut mampu terbang 8-10 jam dan dilengkapi dengan kemampuan komunikasi terintegrasi ke kapal pengawas dan kapal markas. Di sinilah kami butuh keahlian TNI termasuk memakai pilot yang difasilitasi Kemhan,” kata Susi. (***)
