NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Upaya pembangunan pertanian nasional tidak lepas dari peran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian. Kepala BPPSDMP Kementan Momon Rusmono menyampaikan, dalam menjalankan tugas, pihaknya selalu berpedoman pada tiga pilar penting, yakni pendidikan, penyuluhan dan pelatihan.
“Dari tiga pilar tersebut, program utama kami dalam aspek pendidikan akan melakukan transformasi dengan menaikkan enam tingkatan Sekolah Tinggi Teknik Pertanian untuk menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian,” ujarnya di Gedung Kementan, Jakarta, Senin (14/8/2017).
Momon mengungkapkan, selain perubahan status sekolah tinggi, BPPSDMP juga menyesuaikan aturan Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang salah satunya mengatur pendidikan tingkat menengah berada di bawah pemerinah tingkat satu atau provinsi. “Begitu pula tiga SMKP nanti kita naikkan menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian. Jadi, ada 10 politeknik yang kita punya nantinya, karena STTP Magelang akan terpecah dua politeknik di Magelang dan di Yogyakarta,” ungkapnya.
Momon berujar, dalam menjalankan program dan kegiatan penyuluhan pihaknya akan menjalankan dua program aksi yaitu Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu (GPPT) dan Regenerasi Petani. Menurutnya, hal ini dilakukan sebagai upaya mendukung swasembada berkelanjutan melalui pencapaian target produksi komoditas strategis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, pembibitan, perbenihan.
“BPPSDMP juga melakukan reposisi dan fokus pada kegiatan-kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pendidikan dengan melakukan prioritasi kegiatan penyuluhan,” jelas Momon.
Adapun program yang menjadi prioritas adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah sentra pangan, komoditas strategis, termasuk daerah perbatasan. “Pelatihan dengan menggunakan metode tematik, seperti penyelesaian masalah, pelatihan kesiapan pelaksanaan program, pendidikan vokasi pertanian,” tutur Momon.
Berbagai program tersebut ditempuh pemerintah untuk menjawab masalah terkait kekurangan jumlah penyuluh pertanian saat ini. Tercatat dari 72.000 desa yang berpotensi di bidang pertanian, baru tersedia 44.000 tenaga penyuluh pertanian, sedangkan jumlah idealnya adalah satu desa satu penyuluh pertanian.
Berdasarkan dari data Kementan, hingga periode Mei 2017, realisasi anggaran BPPSDMP Kementan baru mencapai 31,78 persen atau Rp 330 miliar dari total pagu anggaran 2017 sebesar Rp 1,041 triliun. Adapun realisasi tersebut terbagi menjadi empat bagian program utama BPPSDMP Kementan 2017 seperti program pemantapan sistem pelatihan pertanian sebesar Rp 61 miliar.
Kemudian, program pemantapan sistem penyuluhan pertanian sebesar Rp 160 miliar, selain itu, progran dukungan manajemen serta bantuan teknis sebesar Rp 19 miliar, dan pendidikan pertanian sebesar Rp 89 miliar.
Pewarta: Ricard Andhika
Editor: Romandhon