NUSANTARANEWS.CO – Kementerian Keuangan melalui surat nomor S-10023/PB/2016 telah memutuskan hubungan kerja sama dengan JP Morgan Chase Bank. Surat keputusan ini diterbitkan berlandaskan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1006/MK.08/2016 yang diterbitkan pada 17 November 2016. JP Morgan dikabarkan merilis riset yang merugikan pemerintah.
Surat keputusan pemberhentian kerja sama ini sendiri ditandatangani oleh Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono tanggal 9 Desember 2016. Dalam surat tersebut, pemutusan hubungan kontrak telah efektif berlaku sejak 1 Januari 2017.
Peneliti dari Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno Salamuddin Daeng menilai, di dalam negeri kinerja Menteri Keungan dipuji puji oleh DPR, karena berhasil meningkatkan penerimaan tax amnesty. Tapi anehnya konsultan yang selama ini dibayar oleh pemerintah yakni Jp Morgan justru menyatakan sebaliknya. Likuiditas pemerintah Indonesia Memburuk dan resiko keuangannya meningkat.
“Dasar pemerintah memang tidak suka dikritik, langsung saja kontrak kerjasama dengan Jp Morgan diputus, diakhiri. Tapi Jp Morgan masih untung tidak dituduh makar. Akhir-akhir ini pemerintah giat melakukan penangkapan terhadap para pengkritiknya,” kata Salamuddin dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (3/1/2017)
Menurut Salamuddin, Jp Morgan memang kejam, tidak tanggung-tanggung menurunkan peringkat equity (kemampuan keuangan untuk bayar utang) pemerintah Indonesia dua tingkat dari overwight menjadi underweight. Akibatnya imbal hasil utang (bond) yang harus dibayar oleh pemerintah Jokowi meningkat dari 1,85 menjadi 2,15. Jadi pemerintah harus bayar lebih besar atas utang utangnya.
“Penyebabnya adalah meningkatnya defisit anggaran pemerintah, penerimaan pajak yang tidak mengalami kemajuan. Kondisi ini meningkatkan resiko keuangan pemerintah Indonesia. Anggaran Pemerintah defisit hingga 2,7 persen PDB versi resmi,” ungkapnya.
Salamuddin menyampaikan, Jp Morgan juga melihat kemungkinan berhentinya inflow uang ke emerging market, termasuk Indonesia. Sebagai respon atas kebijakan AS oleh pemerintahan Donald Trump berakibat resiko dan volatility pasar negara berkembang meningkat.
“Keadaan keuangan yang membahayakan terkait outflow juga akan dihadapi china. Meskipun negara ini memiliki cadangan devisa yang cukup besar dalam bentuk dolar AS namun utang publik china telah mencapai 31.7 triliun dolar lebih dari 10 kali lipat cadangan devisa mereka. Ini yang akan mengkhawatirkan. Bagi cina dan negara di kawasan Asia pada umumnya,” terangnya.
Jadi, lanjutnya, tahun 2017 nanti pemerintah Jokowi mau utang kemana? selain imbal hasil yang mahal, likuiditas emerging market akan semakin ketat. Sementara sebagian besar pajak yang harusnya diterima 2017 telah dimakan pada 2016 melalui tax amnesty.
“Analisis Jp Morgan akan menjadi acuan dunia, Analisis jp Morgan akan membuat pemerintah Jokowi tambah susah. Pemerintah tidak mungkin melakukan rekayasa kebohongan manipulasi atau sejenisnya terkait kondisi keuangan. Pencetakan uang oleh Bi, dan rencana redenominasi ternyata tidak dianggap oleh dunia sebagai terobosan yang akan menyelamatkan keuangan pemerintah Jokowi,” tandas Salamudin yang juga aktif di AEPI Jakarta. (red-02)
