NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Prihatin atas keputusan Kemendag (Kementerian Perdagangan) yang mengimpor beras lagi di saat stok beras di Indonesia melimpah, DPR RI mendesak agar presiden bersikap tegas terkait polemik beras impor tersebut.
“Presiden harus memerintahkan satgas pangan untuk melakukan investigasi terhadap keputusan impor beras tersebut,” ungkap anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo di Surabaya, Rabu (30/5/2018).
Bambang Haryo mengatakan seharusnya keputusan mendatangkan beras impor tersebut seharusnya tak dilakukan mengingat stok beras di Indonesia melimpah.
Baca juga: Selamat Datang Beras Impor
“Stok beras itu ketemunya 83 juta ton. Sedangkan di sisi lain dikalkulasi kebutuhan pangan tak sampai 70 juta ton sehingga kita surplus sehingga tak perlu impor lagi. Bahkan terkakulasi akan terus meningkat. Kalau sampai impor lagi tentunya itu kebijakan ngawur,” ungkapnya.
Bambang Haryo juga mengungkapkan bahwa tak hanya beras juga yang diimpor oleh pemerintah. “Ada beberapa komoditi bahan pokok juga diimpor oleh pemerintah. Ini menyedihkan sekali,” lanjutnya.
Diungkapkan oleh politisi asal Partai Gerindra ini, tingginya angka-angka impor tersebut juga menjadi potret kegagalan Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa dalam mengkoordinir Dana Desa.
Baca juga: Dalam 3 Bulan, Pemerintah Impor Beras 1 Juta Ton
“Padahal serapannya (Dana Desa) itu mendekati 100%, cuman apakah itu dimanfaatkan dengan efektif atau tidak nah itu kan kelihatan,” ujar Bambang.
Sekedar diketahui, tanpa alasan jelas pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk impor bahan-bahan pokok yang digelontorkan ke seluruh daerah di Indonesia. Impor bahan-bahan pokok itu antara lain 3 juta ton Gula, Garam sekitar 1,8 juta ton, Ikan 1,8 juta ton, Daging Kerbau kisaran sekitar 50 ribu ton, Daging Sapi 10 ribu ton, Susu 90% impor, Kedelai hampir 100% impor, Garam itu 50% lebih impor.
Pewarta: Setya N
Editor: Gendon Wibisono
